Iran Peringatkan Pengawas Nuklir (IAEA) untuk Lebih Realistis dan Tidak Terpengaruh Israel

Berita Baru, Internasional – Pada Senin (15/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Seyed Abbas Mousavi melakukan konferensi pers yang mengomentari pertemuan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina pekan lalu.

Dalam konferensi pers itu, Mousavi memperingatkan Dewan Gubernur IAEA untuk tidak membuat keputusan yang “tidak relevan dan tidak konstruktif” sehubungan dengan Iran.

“Kami mendesak agensi [IAEA] untuk sedikit realistis tentang hal itu, untuk mengajukan pertanyaan (dari Iran) atas dasar hukum, dan untuk tidak terjerat dalam masalah marginal,” ujar Mousavi pada Senin (15/6) saat melakukan konferensi pers, dilansir dari Tasnim.

“Iran tidak menganggap pendekatan semacam itu dari agensi [IAEA] yang konstruktif. Kerjasama kami dengan agensi berlanjut bahkan ketika IAEA mengurangi komitmen. Jika proses seperti itu berlangsung, interaksi dengan organisasi akan menjadi sulit,” Mousavi memperingatkan.

“Secara alami, jika mereka membuat keputusan yang tidak konstruktif, Iran akan menunjukkan reaksi proporsional, dan mereka mungkin tahu keputusan apa yang akan diambil,” imbuh Mousavi tanpa menerangkan maksud keputusan tersebut.

Beberapa ahli menduga ‘keputusan’ itu kemungkinan adalah Iran akan melakukan pengurangan kerja sama dengan IAEA.

Peringatan itu muncul setelah muncul dugaan bahwa Dewan IAEA mendasarkan pertemuannya untuk membahas kegiatan nuklir Iran berdasarkan ‘laporan rahasia’ yang diberikan oleh dinas rahasia Israel, Mossad, yang menyebutkan Iran melanggar kesepakatan nuklir atau JCPOA.

Kepala Dewan IAEA Rafael Mariano Grossi menegaskan bahwa Republik Islam Iran telah menolak akses IAEA ke dua situs nuklir selama empat bulan. Karena itu, mereka menuntut agar segera diberikan akses ke fasilitas-fasilitas ini.

“Saya perhatikan dengan keprihatinan serius bahwa, selama lebih dari empat bulan, Iran telah menolak akses kami ke dua lokasi dan bahwa, selama hampir satu tahun, Iran tidak terlibat dalam diskusi substantif untuk mengklarifikasi pertanyaan kami terkait dengan kemungkinan bahan nuklir yang tidak dideklarasikan dan kemungkinan terkait kegiatan nuklir. Ini berdampak buruk pada kemampuan badan tersebut [IAEA] untuk menyelesaikan pertanyaan dan memberikan jaminan kredibel atas tidak adanya bahan nuklir dan aktivitas yang tidak diumumkan di lokasi-lokasi ini di Iran,” tegas Grossi dilansir dari Sputnik.

“Saya menyerukan Iran untuk segera bekerja sama dan sepenuhnya dengan agen, termasuk dengan menyediakan akses cepat ke lokasi yang ditentukan oleh kami,” tegasnya.

Laporan Rahasia IAEA

Awal bulan Mei, IAEA menyatakan ‘keprihatinan serius’ atas dugaan penolakan Iran untuk mengizinkan para inspektur IAEA memasuki dua situs nuklir Iran.

Hal itu disampaikan dalam sebuah laporan rahasia yang khusus didistribusikan ke negara-negara anggota. Namun kemudian laporan rahasia itu bocor ke media.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Iran terus membangun persediaan pengayaan uranium sampai 4,5 persen. Peningkatan itu melebihi batas yang tertuang dalam JCPOA, yakni 3,67 persen.

Pemerintah Israel menyatakan bahwa Mossad, telah mengungkapkan informasi baru mengenai dugaan program senjata nuklir Iran. Karena itu, Israel meminta negara-negara di dunia untuk bersikap keras terhadap Iran karena ‘diduga’ telah melanggar perjanjian nulirnya.

Pada gilirannya, Perdana Menteri Netanyahu menyarankan solusi untuk memberikan sanksi yang melumpuhkan pada Iran. Netanyahu mengklaim bahwa Iran secara sistematis telah melanggar komitmennya dengan menyembunyikan situs-situs nuklir.

Selain itu, Netanyahu juga mengklaim bahwa Iran telah meningkatkan pengayaan uraniumnya, dan telah melakukan pelanggaran lainnya.

Karena itu, Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak akan ‘membiarkan’ Iran membangun bom.

Memudarnya JCPOA

Dalam salah satu poin dari pernjanjian JCPOA, disebutkan bahwa Iran bersedia untuk memusnahkan cadangan uranium yang diperkaya dengan tingkat sedang, mengurangi 98% cadangan uranium yang diperkaya dengan tingkat rendah.

Untuk mengawasi dan memastikan bahwa Iran mematuhi perjanjian ini, IAEA dapat mengunjungi fasilitas nuklir Iran secara berkala. Sebagai gantinya, Iran menerima bantuan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan sanksi Dewan Keamanan PBB juga dapat dikurangi.

Di tahun 2018, melalui mandat dari Presiden Trump, Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian JCPOA secara sepihak. Bersamaan dengan itu, AS langsung memberikan sanksi energi dan sanksi ekonomi pada Iran.

Setahun berselang, Mei 2019, Iran pun mulai melonggarkan komitmennya terhadap perjanjian nuklirnya. Iran memulai kembali aktivitas nuklirnya. Namun, Iran menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan sama sekali tidak memiliki rencana untuk membangun bom nuklir.

Berdasarkan temuan IAEA, kegiatan pengayaan Iran masih jauh di bawah tingkat pengayaan 80-90 persen yang diperlukan untuk membangun senjata nuklir.