Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Ingatkan KPU, Presiden Jokowi Sebut Hal Teknis Bisa Jadi Politis di Pemilu 2024
Presiden dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022).

Ingatkan KPU, Presiden Jokowi Sebut Hal Teknis Bisa Jadi Politis di Pemilu 2024



Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesiapan sarana prasarana dan logistik untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2024. Presiden juga mengingatkan agar pengadaan barang dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat agar tidak menyebabkan keributan di lapangan.

“Karena hal-hal teknis bisa menjadi politis,” kata Presiden dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022).

Presiden meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil di lapangan yang tidak detail dikerjakan, kata dia, bisa merujung pada keributan.

Presiden menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu 6 jam saja. Dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. “Mengeloa ini tidak gampang, dengan kondisi geografis yang beragam,” kata dia.

Oleh karena itu, Presiden meminta KPU dan para penyelenggaran pemilu lainnya berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas. Sehingga, proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas di masyarakat. “Ini penting legitimasi ini,” ujarnya.

Adapun urusan logistik hanya satu dari lima permintaan yang disampaikan Jokowi. Kedua, Presiden meminta KPU memastikan seluruh kegitan di tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis.

“Harus memiliki koridor hukum yang jelas, untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul,” kata dia.

Ketiga, memperkuat sumber daya manusia untuk semua tingkatan. Terakhir, Presiden meminta KPU untuk membuat skala prioritas dalam pengadaan karena pemilu digelar dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Presiden juga meminta KPU terus memperkuat pendidikan politik bagi kontestan dan masyarakat. KPU harus sejak awal mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, dan berintegritas.

Di saat yang bersamaan, kata Presiden, menyerukan untuk menolak tindakan yang mencederai demokrasi seperti fintah, ujaran kebencian, dan politik uang. “Kedepankan adu ide dan gagasan, bukan adu domba,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.