Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Amin

Imron Amin: Demokrasi adalah Bagian Kecil dari Pancasila



Berita Baru, Jakarta – Imron Amin anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Gerindra mengatakan, demokrasi adalah bagian kecil dari Pancasila.

Seperti diungkapkannya dalam gelar wicara Bercerita ke-80 Beritabaru.co pada Selasa (18/1), Pancasila adalah ideologi bangsa yang di dalamnya sudah tercermin makna demokrasi yang sebenarnya.

“Contohnya adalah sila pertama. Di situ yang tertulis adalah Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Allah, yang ini mengindikasikan perlunya kita untuk menghargai minoritas,” ungkap Amin.

Amin menambahkan, maksud lain dari demokrasi adalah bagian dari Pancasila merujuk pada kenyataan bahwa demokrasi yang Indonesia anut memiliki karakternya sendiri.

Karakter ini tidak lain adalah kultur ketimuran. Indonesia adalah negara yang berada di belahan dunia bagian timur, yang memiliki budaya dan nilai yang khas.

Budaya dan nilai tersebut tidak bisa tidak sudah menjadi suatu kesatuan dan melekat dalam demokrasi yang dianut. “Yang sebab ini, demokrasi kita unik,” tegas Amin.

Sebentuk keunikan dari demokrasi Indonesia, Amin melanjutkan, adalah bahwa siapa pun bebas menyampaikan pendapatnya, termasuk di media sosial, tapi tidak boleh melampaui batas.

“Kita boleh menulis apa pun di media sosial, tapi harus secara wajar. Jangan sampai merendahkan orang lain. Kenapa? Sebab budaya ketimuran sangat menjunjung sikap saling menghargai,” paparnya.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Novita Kristiani ini, Amin juga menyampaikan kegelisahannya pada kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak bijak dalam bermedia sosial.

Mereka seolah tidak berpikir panjang ketika berkomentar di media sosial, termasuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Di sisi lain, mereka pun semacam tidak mau tahu tentang adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bisa menjerat siapa pun di media sosial.

Akibatnya, ketika terjerat UU ITE, mereka kerap berdalih bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga penangkapan mereka tidak berdasar.

“Dibawa-bawanya isu demokrasi inilah yang menggelisahkan saya. Demokrasi kita itu tidak seperti itu. Demokrasi kita itu saling menghargai,” kata Amin.

“Berpendapat itu boleh. Tapi sewajarnya, jangan melewati batas,” imbuhnya.