HKTI Tolak Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras

Berita Baru, Jakarta – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak secara tegas rencana impor beras sebanyak 1 juta ton yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. 

Ketua Umum DPN HKTI sekaligus Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan rencana itu merupakan kebijakan nir simpati dan merusak petani. 

“Kebijakan ini, walau implementasinya belum diketahui bulan apa, akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Padahal, kata Fadli, tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pengumuman rencana impor beras akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani.

“Pada Maret-April 2021 kita akan memasuki puncak panen raya musim tanam Okmar (Oktober-Maret). Menurut BPS, potensi GKG Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, naik 3 juta ton dibanding periode yang sama pada 2020,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas, cukup dan, bahkan naik dibandingkan 2020. Sehingga, tambah Fadli, tak ada dasar kuat saat ini Pemerintah melakukan impor beras. 

“Pertanyaannya, pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini. Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia,” ucap Fadli.

Fadli menyebut, public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia. 

Fadil menegaskan, pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian, dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. 

“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani,” tegas Fadli. 

Fadli mengungkapkan, HKTI dan organisasi petani lainnya siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan pangan.

Berikut pandangan dan sikap HKTI terkait kebijakan impor 1 juta ton beras: 

1. HKTI secara tegas menolak kebijakan Pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia. 

2. HKTI mendesak Pemerintah untuk mencabut kebijakan impor 1 juta ton beras.

3. HKTI meminta kepada Pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa, bukan sekadar komoditas dagang.

4. HKTI juga meminta kepada Pemerintah untuk terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku kepentingan pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.

5. HKTI meminta kepada BULOG untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai dengan HPP pada panen raya Maret-April 2021.