Gus Muhaimin Usul Separuh Anggaran Kementerian Dipotong untuk Pendidikan

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar separuh dari anggaran yang dialokasikan kepada kementerian dipotong dan dialokasikan kepada perbaikan SDM dan pendidikan nasional.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Muhaimin tersebut, dengan cara itu maka Indonesia akan siap menyambut bonus demografi yang diprediksi terjadi pada 2030-2040.

“Artinya, pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif atau usia 15-64 tahun dibandingkan usia non produktif,” ujar Gus Muhaimin, Selasa (31/1/2023).

“Tidak ada cara lain 14 tahun ini harus dibangun satu tekad bahwa anggaran itu harus dibuang kepada investasi SDM,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Menpan RB, Abdullah Azwar Anas yang sempat menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun di Indonesia habis hanya untuk rapat dan studi banding.

“Ini harus diakhiri dengan cara memangkas semua anggaran kementerian, separo anggaran kementerian dibuang ke pendidikan dan SDM. Oh, dahsyat baru 7 tahun nanti kita panen, 14 tahun lah puncaknya SDM kita bisa unggul bukan hanya Asia tapi dunia,” kata dia.

Usul Jabatan Gubernur Dihapus

Selain itu, menurut Gus Muhaimin, pihaknya juga bakal mengusulkan ke pemerintah agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) ke depannya tidak dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. PKB menurutnya juga bakal memperjuangkan agar jabatan Gubernur ditiadakan.

Ia menilai Gubernur tidak memiliki peran terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan. Selain itu, ia menilai jabatan Gubernur hanya sebagai perpanjang tanganan pemerintah pusat yang kurang efektif dan membutuhkan anggaran yang besar.

“Di sisi yang lain, Gubernur ngumpulin Bupati sudah tidak didengar, karena Gubernur ngomong apa saja bahasannya sudah sama,” katanya.

“Alasannya tidak efektif sehingga lebih baik posisi Gubernur adalah posisi perpanjang tanganan pemerintah pusat, berarti sifatnya administratur. Kalau sudah administratur tidak usah dipilih langsung. Kalau perlu tidak ada jabatan Gubernur,” pungkas Gus Muhaimin.