Greenomics Indonesia: 83,22% Ekspansi Sawit di Tanah Papua Sejak Era SBY

Berita Baru, Jakarta – Hasil studi Greenomics Indonesia mengungkapkan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Provinsi Papua dan Papua Barat selama 20 tahun terakhir (2000-2019), mencapai 1,2 juta hektar atau setara 18 kali lipat luas DKI Jakarta.

Dari luasan tersebut, mencapai 1 juta hektar, atau setara 15,2 kali lipat luas DKI Jakarta, diberikan di era Presiden SBY.

Sementara, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di era Presiden Jokowi di kedua provinsi tersebut, berada pada angka 172,4 ribu hektar atau 2,6 kali lipat luas DKI Jakarta.

“Data tersebut menunjukkan bahwa 83,22% pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat terjadi di era Presiden SBY,” jelas Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi di Jakarta (5/6).

Di era Presiden Jokowi, lanjut Vanda, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sebesar 14,32%. Sisanya, sebesar 2,46% atau hampir 30 ribu hektar, diberikan pada tahun 2000, atau tidak sampai setengah dari luas DKI Jakarta,” jelasnya.

Studi Greenomics tersebut, lanjut Vanda, bukan merupakan asumsi, namun merujuk pada bukti legal berdasarkan data resmi pemerintah (KLHK) terkait dengan perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat sejak tahun 2000 hingga akhir Desember 2019.

“Studi ini tidak memperhitungkan izin sawit yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut,” tambahnya.

Vanda menyatakan, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut perlu digarisbawahi dengan tinta tebal, terutama ketika berbicara soal tingkat kehilangan hutan alam di kedua provinsi tersebut.

“Data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di kedua provinsi tersebut adalah bagian dari perjalanan sejarah,” tegasnya.

Vanda juga menyarankan, ketika membahas soal deforestasi yang terjadi sekarang ini di kedua provinsi tersebut, maka perlu terlebih dahulu melihat di era siapa terjadinya pemberian pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit tersebut.

“Kita bisa lihat, di era siapa yang berjalan begitu cepat dalam melepas kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat. Fakta legal ini tidak bisa ditutupi dengan narasi apapun,” tegasnya.

“Kita juga bisa lihat, di era siapa yang begitu lamban melepas kawasan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat,” tambahnya.

Dalam studinya itu, Greenomics menyimpulkan bahwa periode Presiden SBY adalah periode yang terluas dan tercepat dalam melepas kawasan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat.

“Dapat dipastikan bahwa kehilangan hutan alam Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun akibat ekspansi perkebunan sawit, masih akan terus terkait dengan areal pelepasan kawasan hutan untuk sektor tersebut selama periode 2000-2019, di mana mencapai 83,22% diberikan di era Presiden SBY,” tutup Vanda.