GPFE 2024: Dorong Digitalisasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berita Baru, Jakarta – Transformasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia semakin kuat dengan fokus pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK). Hal ini pembahasan utama dalam Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2024 yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC) dari 17 hingga 19 Juli 2024. Acara ini diadakan berdampingan dengan Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) 2024.

Sebelumya, Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan agar proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan dan efisien.Dalam mewujudkan amanat Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, salah satunya dibutuhkan digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam sambutannya di GPFE 2024, Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan pentingnya digitalisasi untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Hendi menjelaskan bahwa pengembangan platform katalog elektronik adalah salah satu inisiatif utama dalam digitalisasi pengadaan.

“Fokus utama pengembangan ini adalah memastikan bahwa setiap produk yang terdaftar menampilkan informasi terkait TKDN, PDN, dan keterlibatan UMKK. Dengan lebih dari 7,5 juta produk tayang pada tahun 2023 dan nilai transaksi mencapai Rp 196,7 Triliun, katalog elektronik menjadi instrumen yang vital dalam memastikan ketersediaan barang/jasa yang sesuai dengan kebijakan nasional,” ujar Hendi dalam keterangan pers LKPP pada Jumat (19/7/2024).

Langkah berikutnya, menurut Hendi, adalah peningkatan pengawasan melalui katalog elektronik versi 6 yang dilengkapi dengan fitur E-Audit. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengadaan pemerintah melalui fitur-fitur seperti pembelian berulang, pembelian produk baru, dan proses negosiasi instan.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa belanja PDN telah mencapai 582,55 Triliun Rupiah, sementara belanja produk UMK-Koperasi mencapai 275,72 Triliun Rupiah. Angka ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ekonomi domestik melalui pengadaan pemerintah.

Hendi juga berharap bahwa GPFE 2024 tidak hanya menjadi ruang komunikasi dan promosi bagi para penyedia barang/jasa di Indonesia, tetapi juga sebagai wadah untuk merespon arahan Presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. “Dengan semangat ‘Belanja Cepat, Cara Tepat’, harapannya ke depan implementasi digitalisasi dalam pengadaan pemerintah dapat semakin memperkuat integritas dan keandalan pengadaan barang/jasa di Indonesia,” ujarnya.

GPFE 2024 diharapkan dapat mendorong inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama dalam pengadaan yang lebih baik dan kredibel di masa depan. Hasil nyata yang diharapkan adalah peningkatan belanja PDN dan UMKK, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi domestik melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.