GMKI Desak Presiden Terbitkan Perppu Baru

Pemerintah Indonesia terus berusaha melawan pandemi Covid-19 dengan bermacam aturan dan kebijakan, namun nyatanya data kenaikan korban positif terus bertambah.

Menurut David, Sekretaris Umum PP GMKI, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk keselamatan masyarakat Indonesia, membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah seharusnya membuat peraturan-peraturan yang jelas, penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan tidak terjadinya tindakan koruptif” kata David, pada Webinar yang diadakan GMKI bersama Pergerakan Masyarakat Milenial serta Ikatan Mahasiswa Megister Hukum Universitas Indonesia, Selasa (28/04).

Dalam acara yang mengusung tema “Strategi efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan anjuran pemerintah di masa Pandemi Covid-19” itu, David mengungkapkan bahwa pemerintah harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi sesuai amanat undang-undang.

“Namun masyarakat juga harus patuh terhadap anjuran dan peraturan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujar David.

Diakhir Webinar Sekum PP GMKI berharap  kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani Covid-19 dengan langkah mematuhi anjuran dan aturan yang telah dibuat. Sehingga pencegahan berjalan maksimal dan korban Covid-19 dapat mengalami penurunan yang signifikan.

Kepada pemerintah, David juga menghimbau untuk lebih serius dalam melakukan proses pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

“Presiden harus buat Perppu baru khusus penanganan Covid-19, Sehingga kehendak pemerintah yang belum punya landasan hukum dapat dimuat di dalamnya. Kemudian dapat menerapkan sanksi-sanksi sosial sementara sanksi pidana tentunya menjadi upaya terakhir,” tegas David.