FITRA Nilai Bisnis Vaksinasi Berbayar Tidak Manusiawi

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan vaksinasi gotong royong (VGR), sinompham, untuk individu atau vaksinansi berbayar.

Kebijakan ini diambil di tengah kondisi kebingungan masyarakat bertahan hidup dan keterbatasan jumlah vaksin.

Selain itu, saat ini juga masih diterapkan kondisi kedaruratan dan belum pasti waktu berakhirnya.

Menanggapi hal itu, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) memberikan kecaman cukup keras.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA Misbah Hasan menguraikan bahwa saat ini target vaksinasi pemerintah belum tercapai, dan stock vaksin pemerintah masih belum terdistribusi semua.

“Setidaknya saat ini ada ± 122 Juta vaksin, siap pakai,” sebut Misbah dalam keterangan tertulisnya Sabtu, (11/07).

Misbah juga menyampaikan pemerintah juga baru saja menambah anggaran untuk penanganan kesehatan sekitar Rp13,01 triliun, sehingga meningkatkan total alokasi dari Rp172,84 triliun menjadi Rp185,85 triliun.

Adapun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk BUMN saat ini sebesar Rp 121,73 triliun.

“Praktik bisnis (mengambil keuntungan) di tengah situasi keprihatinan saat ini, sangat tidak manusiawi dan menciderai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang hidup/mati melawan COVID-19,” ungkap Misbah.

Oleh karena itu Seknas FITRA menuntut pemerintah mencabut kebijakan VGR berbayar, karena vaksinasi merupakan bagian dari hak warga paling asasi, yaitu hak untuk hidup.

“Harusnya bila pemerintah bisa memproduksi vaksin sendiri, segara didistribusikan secara gratis ke rakyat untuk menambah keterbatasan vaksin yang ada,” jelas Misbah.

FITRA juga meminta pemerintah mempercepat serapan anggaran kesehatan untuk vaksinasi dan perbaikan layanan penanganan COVID-19 di rumah sakit dan layanan kesehatan yang ditunjuk.

Adapun anggaran PEN untuk BUMN — termasuk Kimia Farma–, menurut FITRA, harusnya dialokasikan untuk memproduksi dan mendistribusikan VGR secara gratis ke masyarakat.

Terakhir, FITRA meminta pemerintah memastikan ketersediaan oksigen, ventilator, dan ruang perawatan layak bagi penderita COVID-19.