Erick Thohir Siap Rampingkan Perusahaan BUMN

Berita Baru, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk menurunkan jumlah BUMN.

Erick Thohir menyatakan telah mengantongi kewenangan dari Presiden. Ia nantinya dapat menggabungkan dan melikuidasi perusahaan BUMN.

Wewenang tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN.

“Sebagai info, dari 142 BUMN sekarang kita bisa tinggal 107, sudah signifikan dan terus kita turunkan. Akan jadi 80-70 ke depannya. Ini tahap 1 sudah dilaksanakan, berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasi. Sudah kita turunkan dari 27 jadi 12, jadi masing masing Wamen [wakil menteri] pegang 6 klaster,” kata Erick dalam paparannya kepada Komisi VI DPR RI dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (10/6).

Konsolidasi awal yang dilakukan yaitu menggabungkan BUMN serupa dalam satu holding. Sebagai contoh di sektor farmasi, kementerian menunjuk Bio Farma (Persero) menjadi induk perusahaan, dengan anak usahanya PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF).

Di sektor perasuransian, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/BPUI dijadikan induk usaha dari sejumlah perusahaan asuransi. Anak usahanya antara lain PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Selain itu, likuidasi juga akan dilakukan kementerian. BUMN yang berpotensi dilikuidasi adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Iglas (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebutkan beberapa perusahaan yang sudah masuk dalam list kementerian untuk segera dilikuidasi karena dinilai tak lagi bisa dipertahankan.

“Anda tahu Merpati? Masih terbang nggak? Nggak. Tapi masih ada perusahaannya. Masih terbang nggak? Kalau soal pesawat ada, kalau nggak terbang kan nggak ada operasi, tapi masih ada Merpati,” kata Arya.