Erdogan dan Xi Jinping Bahas Uighur Lewat Telepon

Berita Baru, Ankara – Presiden Erdogan mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa warga Uighur harus hidup damai sebagai ‘warga negara yang setara dengan China’, menambahkan bahwa Turki menghormati kedaulatan China, Selasa (14/7).

Komentar itu diutarakan Erdogan kepada Xi saat kedua pemimpin membahas masalah bilateral dan regional, menurut sebuah pernyataan dari kepresidenan Turki.

Pakar PBB dan beberapa Lembaga HAM memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang yang kini berada di Uighur yang berbahasa Turki dan minoritas Muslim lainnya. Mereka telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir dalam kamp yang luas di wilayah Xinjiang barat China.

China awalnya membantah keberadaan kamp-kamp tersebut, namun kemudian pihaknya mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut memang ada tapi kamp itu adalah pusat kejuruan dan dirancang untuk memerangi “ekstremisme” dan bukan untuk pelecehan dan penyiksaan.

“Erdogan menunjukkan bahwa penting bagi Turki bahwa orang Turki di Uighur hidup dalam kemakmuran dan perdamaian sebagai warga negara China yang setara. Dia menyuarakan rasa hormat Turki terhadap kedaulatan dan integritas teritorial China,” kata pernyataan kepresidenan Turki, dikutip dari Aljazeera.

Erdogan juga mengatakan kepada Xi bahwa terdapat potensi tinggi untuk hubungan komersial dan diplomatik antara Turki dan China. Kedua pemimpin itu juga membahas bidang-bidang termasuk energi, perdagangan, transportasi dan kesehatan.

Sementara itu, menurut Kantor berita Anadolu, dalam kesempatan itu, Erdogan juga mengatakan bahwa mereka ingin menandai peringatan 50 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara Turki dan China dengan cara yang “layak untuk persahabatan yang mengakar” antara kedua negara.

Beberapa warga dari total 40.000 warga Uighur yang kini tinggal di Turki telah mengkritik pendekatan Ankara ke China setelah kedua negara menyetujui perjanjian ekstradisi tahun lalu.

Menteri luar negeri Turki mengatakan pada bulan Maret kesepakatan itu mirip dengan yang dimiliki Turki dengan negara-negara lain dan hanya akan menyebabkan orang-orang Uighur dikirim kembali ke China.

Ratusan warga Uighur memprotes perlakuan terhadap kerabat etnis mereka di China selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Ankara pada bulan Maret.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Human Rights Watch pada bulan April mengatakan China melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perlakuannya terhadap warga Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang.

Laporan tersebut mendokumentasikan “berbagai pelanggaran” yang juga mencakup penghilangan paksa, pengawasan massal, pemisahan keluarga, pemulangan paksa ke China, kerja paksa, kekerasan seksual dan pelanggaran hak-hak reproduksi.

Beberapa pemimpin oposisi Turki menuduh pemerintah Turki mengabaikan hak-hak Uighur demi kepentingan lain dengan China. Namun Ankara membantah tuduhan tersebut. Pada bulan April, Turki memanggil duta besar China setelah kedutaannya mengatakan memiliki hak untuk menanggapi para pemimpin oposisi Turki yang mengkritik perlakuan China terhadap Uighur.