Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

ENDF Tepis Tuduhan Media Barat tentang Kehadiran Pasukan Asing di Tigray

ENDF Tepis Tuduhan Media Barat tentang Kehadiran Pasukan Asing di Tigray



Berita Baru, Internasional – Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia (ENDF) menepis tuduhan media Barat tentang kehadiran pasukan asing di wilayah Tigray, yang menjadi tempat konflik bersenjata selama hampir dua tahun antara pasukan federal negara itu dan Front Pembebasan Rakyat Tigray.

“Tidak ada pasukan keamanan lain di wilayah Tigray kecuali militer FDRE (Republik Demokratik Federal Ethiopia),” kata Mayor Jenderal Teshome Gemechu, Direktorat Hubungan Luar Negeri Pertahanan dan Kerjasama Militer ENDF dalam sebuah pernyataan.

Gemechu, seperti dilansir dari Sputnik News, membuat pernyataan tersebut dalam pengarahan tentang implementasi perjanjian damai antara pemerintah Ethiopia dan TPLF. Pengarahan tersebut dihadiri oleh atase militer dari berbagai negara, perwakilan Uni Afrika, Palang Merah dan organisasi internasional lainnya yang berkedudukan di Addis Ababa.

Pada akhir Desember 2022, laporan media Barat mengklaim bahwa pasukan dari negara tetangga Eritrea telah mulai meninggalkan kota-kota di Tigray, wilayah utara Ethiopia, yang diperintah oleh pemberontak Front Pembebasan Rakyat Tigray, setelah penandatanganan perjanjian damai.

Laporan tersebut menuduh bahwa pasukan Eritrea telah membantu pasukan pemerintah Ethiopia dalam pertempuran dengan TPLF. Namun, klaim tersebut berulang kali ditolak baik oleh Addis Ababa maupun Asmara.

Pada awal November 2022, Uni Afrika memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai antara pemerintah federal Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray, mengakhiri hampir dua tahun pertempuran di bagian utara negara tersebut. Ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi selama konflik bersenjata.

Gemechu menambahkan bahwa perjanjian damai telah memungkinkan Ethiopia dan negara-negara tetangga untuk “menghirup udara perdamaian.”

Kesepakatan damai memudahkan jalan bagi bantuan kemanusiaan, yang aksesnya sebelumnya dibatasi, dan kembalinya layanan publik secara bertahap, termasuk perbankan, komunikasi, listrik, dan bahan bakar.