Dugaan Korupsi PDAM Bikin Masyarakat Meradang, Aktivis Gepal Geruduk Kantor DPRD Gresik

Berita Baru, Gresik – Kantor DPRD Gresik di Jalan K.H. Wachid Hasyim Gresik kembali didatangi puluhan aktivis Gerakan Penolakan Lupa (Gepal) Gresik, Senin (13/9). Mereka menggelar aksi unjukrasa dengan membawa sepuluh tuntutan rakyat atau Sepultura.

Sepuluh tuntutan tersebut, yaitu usut tuntas korupsi di tubuh PDAM Giri Tirta Gresik (sekarang Perusahaan Daerah Giri Tirta), hukum mati koruptor, stop PHK sepihak, gratiskan biaya pendidikan, gratiskan biaya kesehatan, gratiskan biaya PCR, save ICW, pekerjaan untuk rakyat (perda lokal), dan distribusi tanah untuk rakyat, dan save aktivis.

Dalam aksinya, mereka juga menggelar teatrikal membagi-bagikan sembilan bahan pokok (sembako). Mereka juga membagikan selebaran kepada para pengguna jalan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Syafiudin menyatakan, aksi di DPRD Gresik kali ini sebagai tindak lanjut demo sebelumnya. Pendemo mendesak KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek kerja sama investasi PDAM Giri Tirta Gresik dengan PT Dewata Bangun Tirta (DBT) dan PT Drupadi Agung Lestari (DAL) tahun 2012 dengan nilai investasi sebesar Rp 133 miliar agar segera menetapkan tersangka dan menuntaskan kasus tersebut.

Menurutnya, dugaan korupsi di tubuh PDAM Giri Tirta Gresik membuat masyarakat meradang. Sebab, saat kemiskinan di Gresik tinggi ternyata ada dugaan kasus korupsi di PDAM, apalagi di masa pandemi Covid-19.

“Terlebih, saat ini banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air PDAM. Namun, terjadi dugaan korupsi di tubuh PDAM yang merugikan negara hingga puluhan miliar. Makanya, harus cepat dituntaskan,” desaknya.

Selain itu, Syafiudin menyebut, Gepal juga mendesak agar 9 tuntutan lain juga direspons. Yakni setop PHK sepihak, gratiskan biaya pendidikan, gratiskan biaya kesehatan, gratiskan biaya PCR, save ICW, pekerjaan untuk rakyat (perda lokal), distribusi tanah untuk rakyat, dan save aktivis. 

“Terkait biaya pendidikan dan kesehatan, Gepal mendesak digratiskan. Kami juga mendesak biaya PCR gratis,” tegasnya.

Masa aksi juga mendesak agar jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap ICW dan para aktivis.