Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

DPRI RI Komisi II Lakukan Pengecekan Penyelenggaraan CPNS di Regional VI BKN Makassar
Sumber foto: DPR RI

DPRI RI Komisi II Lakukan Pengecekan Penyelenggaraan CPNS di Regional VI BKN Makassar



Berita Baru, Makassar–65 Kementrian dan 456 instansi serta beberapa lembaga menyelenggarakan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Sementara itu, jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat verifakasi SSCN 2019 berjumlah 3.364.867 orang. Dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2019 jumlah formasi lebih sedikit. Yaitu, 238.025 tahun 2018 dan 150.315 untuk 2019.

Agung Widyantoro, anggota Komisi II DPR RI menyampaikan, “pelaksanaan penerimaan CPNS 2019 harus diimbangi dengan kesiapan setiap instansi terkait kelancaran proses penerimaan CPNS tersebut. Mengingat peserta pelamar CPNS sangat banyak.”

“Untuk itu diperlukan koordinasi intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Agar sarana, prasarana dan daya dukung teknologi seperti kesiapan server, jaringan internet dan ketersediaan daya listrik serta genset yang siap digunakan,” sampainya setelah rapat di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (30/1/2020).

Hasil tinjauan, di Regional IV BKN Makassar, Agung menyatakan Makassar siap menyelenggarakan test CPNS, tapi ada catatan yang harus diperhatikan.

Pertama, formasi bagi penyandang disabilitas. “Setelah kami meninjau kami yakin, Makassar sudah siap. Namun kami mau memastikan, semua kebijakan dan proses rekutmen bebas diskriminasi dan ramah bagi pelamar yang menyandang disabilitas,” katanya.

Pihaknya juga meminta BKN melakukan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik percaloan dalam proses penerimaan CPNS.

Sebagaimana disampaikan “kami minta penyelenggara menjamin objektivitas dan kerahasiaan soal jangan sampai timbul praktek joki model baru dengan pemanfaatan teknologi ini. Harus diperhatikan betul. Saya berharap test CPNS tahun ini merupakan salah satu jawaban untuk pemerintah mendapatkan SDM yang berkompeten,” tuntutnya.