DPD RI Dorong Pemerintah Lindungi Keberadaan Kerajaan

Berita Baru, Jakarta – DPD RI terus dorong pemerintah pusat serta pemerintah daerah suapaya memperhatikan, menghormati, dan melindungi kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Hal itu diungkap Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), pada hari Minggu, 30 Mei 2021.

“Negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat yang khusus bagi keberadaan kerajaan Nusantara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya.

Kunjungan pertama di Provinsi Sulbar, La Nyalla didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, bersama Anggota DPD RI asal Sulbar yakni Iskandar Muda BL, H Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru serta anggota DPD RI asal NTB Evi Apita Maya.

“Berkunjung ke Rumah Adat Mamuju atau Kerajaan Maradika,” kata Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, dikutip dari Antara.

Kunjungan La Nyalla disambut langsung Raja Maradika Bau Akram Maksum Dai, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara RA Yani beserta para pemangku lembaga adat kerajaan yang disambut dengan Tarian Pomanna.

Menurut LaNyalla, lerajaan-kerajaan di Nusantara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia juga menyebut kerajaan mampu menghadirkan nilai-nilai adiluhung serta adab sebagai kearifan lokal.

“Pertemuan ini akan menjadi sarana menyuarakan kepentingan dan eksistensi kerajaan Nusantara. Selain itu, juga sebagai penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia,” kata La Nyalla pula.

Senator asal Jawa Timur itu juga mengungkap, DPD RI berencana menggelar pertemuan raja dan sultan se-Nusantara di Jakarta.

“Kami berharap mendapat banyak aspirasi untuk memperkuat peran kerajaan Nusantara, sekaligus mempertegas peran DPD RI sebagai wakil daerah yang memiliki tugas memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Raja Mamuju Bau Akram Maksum Dai berharap Ketua DPD RI mendorong pemerintah pusat agar lebih memperhatikan bangunan cagar budaya serta eksistensi kerajaan yang ada di Nusantara.

Sedangkan Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi menitipkan proposal mengenai pembangunan pengairan kepada La Nyalla. “Kami meminta bantuan Ketua DPD RI agar pembangunan pengairan di Mamuju segera mendapatkan rekomendasi Kementerian PUPR,” tuturnya.

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, pada kesempatan itu, diberi cenderamata berupa keris dan sertifikat tamu kerajaan oleh Raja Mamuju Bau Akram Maksum Dai. (mkr)