Dinyatakan Bersalah atas Tuduhan Memiliki Walkie-Talkie Ilegal, Aung San Suu Kyi Dihukum 4 Tahun Penjara

Berita Baru, Internasional – Pegadilan militer di Myanmar dalam putusan terbarunya menyatakan hukuman empat tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi atas berbagai pelanggaran, termasuk kepemilikan walkie-talkie secara ilegal.

Pada hari Senin, Aung San Suu Kyi dinyatakan bersalah atas tuduhan mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, dan melanggar aturan virus corona, menurut Associated Press.

Seperti dilansir dari The Guardian, Suu Kyi telah ditahan oleh militer sejak 1 Februari, saat militer menggulingkan pemerintahannya yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi telah menjadi sasaran dengan serangkaian tuduhan yang oleh pengacaranya digambarkan sebagai tidak masuk akal.

Hukuman yang dijatuhkan pada hari Senin datang di atas vonis sebelumnya yang dijatuhkan pada bulan Desember, ketika Aung San Suu Kyi dinyatakan bersalah atas hasutan dan tuduhan terpisah karena melanggar pembatasan Covid. Dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara, meskipun hukuman ini dipotong menjadi dua tahun dan kepala junta Min Aung Hlaing mengatakan bahwa Suu Kyi bisa menjalani hukumannya di bawah tahanan rumah di ibukota, Naypyidaw.

Vonis yang dijatuhkan kepada Suu Kyi pada bulan Desember memicu protes di antara masyarakat dengan berbagai cara, di antaranya dengan aksi memukul panci dan wajan – secara tradisional tindakan itu diyakini dapat mengusir roh jahat, dan juga digunakan untuk menunjukkan penentangan terhadap militer. Putusan itu juga dikecam oleh kelompok hak asasi manusia serta AS, PBB dan Uni Eropa.

Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, menggambarkan proses sidang pada hari Senin sebagai “sirkus ruang sidang rahasia atas tuduhan palsu”, yang dirancang untuk menyingkirkan Aung San Suu Kyi sebagai ancaman politik.

Kudeta pada 1 Februari memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh negeri, yang disambut dengan kekerasan mematikan oleh militer serta ribuan penangkapan. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, 1.447 orang telah dibunuh oleh militer sejak Februari dan 11.421 telah ditangkap.

“Junta melanggar hak asasi semua orang, mulai dari Aung San Suu Kyi dan pejabat terpilih lainnya dari pemerintah sebelumnya hingga aktivis di jalan,” kata Robertson.

“Sekali lagi, Aung San Suu Kyi telah menjadi simbol dari apa yang terjadi di negaranya dan kembali ke peran sandera politik militer yang bertekad mengendalikan kekuasaan dengan menggunakan intimidasi dan kekerasan. Untungnya bagi dia dan masa depan Myanmar, gerakan rakyat Myanmar telah berkembang jauh melampaui kepemimpinan seorang wanita, dan satu partai politik.”

Junta terus menghadapi oposisi yang meluas, termasuk gerakan protes damai dan perlawanan bersenjata. Militer telah berjuang untuk mengendalikan negara di atas konflik yang meningkat, sementara layanan publik termasuk pendidikan dan kesehatan telah runtuh dan ekonomi berada dalam krisis.