Dikaitkan Isu “Kudeta” Partai Demokrat, Mahfud MD: Wah, Mengagetkan

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2) siang. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah pernyataan terkait adanya upaya pengambilalihan pimpinan PD secara paksa.

“Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” terang AHY di Kantor DPP Partai Demokrat.

Secara terbuka AHY menyebut adanya peran pejabat tinggi negara di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo, dan didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat pemerintahan.

“Yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Joko Widodo,” tutur AHY.

Tak butuh waktu lama, pada sore hari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan klarifikasi melalui sebuah wawancara pada stasiun TV swasta.

Moeldoko mengaku beberapa kali menerima tamu, tetapi tidak dalam kapasitas dia sebagai Kepala KSP, melainkan sebagai individu.

“Ya itulah menunjukan seorang jenderal yang tak punya batas dengan siapapun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tak keberatan,” kata Moeldoko.

Seiring dengan bergulirnya isu tersebut, salah satu nama yang diisukan mendukung gerakan Moeldoko tersebut adalah Menkopolhukam Mahfud MD. Dalam klarifikasi melalui akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyebut isu tersebut aneh.

“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” cuit Mahfud pada Selasa (2/2) pagi.

Ia menilai, di era demokrasi yang sangat terbuka dan kuatnya kontrol masyarakat, akan sangat sulit melakukan kudeta kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat. Menurutnya, jabatan Menko tidak dapat digunakan untuk memberikan restu.

“Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid,” pungkasnya.