Di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia Dorong Perbaikan Infrastruktur Kesehatan Global

Berita Baru, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan sejumlah fokus yang perlu dibahas lebih lanjut dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Amerika Serikat pada 27-28 September lalu.

Pada pertemuan Foreign Policy and Global Health Ministerial Meeting (FPGH) yang dihadiri tujuh negara anggota yakni Indonesia, Afrika Selatan, Brazil, Norwegia, Perancis, Senegal dan Thailand tersebut Retno menekankan pentingnya tata kelola kesehatan global.

“Dalam pertemuan FPGH, saya menyampaikan beberapa pandangan. Bahwa pandemi harus dijadikan momentum introspeksi ketidakmampuan dan ketidaksiapan dunia dalam menghadapi pandemi,” ucap Retno dalam keterangan resminya yang dikutip Sabtu (2/10).

Retno mengatakan, harus diakui dunia tidak cukup memberikan perhatian baik dari sisi investasi waktu dan sumber daya dalam membangun infrastruktur kesehatan global yang lebih baik.

Pandemi, lanjut Retno, semakin menunjukkan pentingnya semua elemen masyarakat internasional untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam isu kesehatan.

“Secara khusus dalam pertemuan saya mengangkat tiga isu di mana negara FPGH dapat menjadi penggerak utama kerja sama internasional dalam menghadapi pandemi,” katanya.

Pertama, FPGH harus menjadi pendukung utama untuk mempromosikan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan menolak diskriminasi vaksin. Kedua, pentingnya membangun infrastruktur kesehatan nasional yang lebih kuat.

“Karena apa? Karena infrastruktur kesehatan nasional yang kuat akan menjadi modal dasar atau fondasi upaya membangun insfrastruktur kesehatan global,” ucapnya.

Untuk itu, kata Retno, diperlukan kemitraan guna membantu industri kesehatan di negara berkembang, utamanya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi serta mempercepat penelitian dan pengembangan obat serta vaksin.

Hal ketiga disampaikan Retno, adalah penekanan pentingnya negara-negara FPGH untuk mendukung upaya memperkuat tata kelola kesehatan global, dalam hal ini penguatan WHO diperlukan untuk menghadapi isu kesehatan global.

“Saya juga menekankan pentingnya negara FPGH untuk mendukung perjanjian internasional baru mengenai pandemi (a new international treaty on pandemic) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama guna mendeteksi serta mencegah pandemi di masa mendatang dan memastikan akses terhadap teknologi medis bagi negara berkembang,” katanya.