Denmark Mempercepat RUU Pencabutan Kewarganegaraan Daesh

Berita Baru, Internasional – Menyusul peningkatan konflik antara Turki dan Kurdi, pemerintah Denmark memutuskan mempercepat RUU untuk mencabut teroris Daesh  dari kewarganegaraan Denmark. Menurut pemerintah Denmark, ada risiko besar teroris melarikan diri dari kamp di daerah yang dikuasai Kurdi.

“Situasi saat ini di wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah menimbulkan risiko signifikan bahwa pejuang asing dengan kewarganegaraan Denmark akan segera dalam perjalanan ke Denmark,” kata pemerintah Denmark, seperti dikutip oleh Radio Denmark, dilansir dari Sputnik News, Selasa (15/10).

“Oleh karena itu, pemerintah akan meminta Parlemen untuk menyetujui RUU sesegera mungkin, yang akan memungkinkan untuk secara administratif membatalkan kewarganegaraan Denmark warga negara asing dengan kewarganegaraan ganda. Ini berarti bahwa Denmark akan dapat menghilangkan kewarganegaraan warga negara asing mereka saat mereka masih di luar negeri, ” kata pemerintah.

Menurut Perdana Menteri Sosial Demokrat Mette Frederiksen, pemerintah akan melakukan segalanya untuk mencegah mereka kembali ke Denmark.

“Ada risiko bahwa kamp-kamp yang dikuasai Kurdi untuk tahanan Daesh di daerah perbatasan akan runtuh dan bahwa pejuang asing dengan kewarganegaraan Denmark akan berusaha untuk kembali ke Denmark. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari Denmark dan berjuang keras melawan demokrasi dan kebebasan kita. Mereka menimbulkan ancaman bagi keamanan kita dan tidak diinginkan di Denmark ”, Perdana Menteri Mette Frederiksen menjelaskan.

Namun, rancangan undang-undang hanya akan berlaku jika orang tersebut adalah warga negara dari negara lain. Akibatnya, itu tidak akan berfungsi jika seseorang menjadi stateless pada saat penarikan.

Perlakuan mendesak RUU ini telah mengumpulkan dukungan partisan dari pemerintah dan oposisi, dari Kanan Baru dan Partai Rakyat Denmark di sebelah kanan ke Partai Rakyat Sosialis di sebelah kiri.

Berita rencana Denmark untuk mencabut kewarganegaraan jihadis datang di tengah laporan tentang adanya penahanan besar-besaran di Kamp Ain Issa, tempat istri dan anak-anak Daesh ditahan. Ratusan orang dilaporkan meninggalkan kamp ketika Kurdi menyerahkan kendali di tengah serangan Turki.

Pada 9 Oktober, Turki meluncurkan “Operation Peace Spring” di Suriah utara, mengklaimnya ditujukan untuk para “teroris” yang berbasis di timur Sungai Eufrat. Turki mencantumkan milisi Kurdi dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) sebagai organisasi teroris tunggal. Turki sejak itu mengklaim telah melikuidasi beberapa ratus teroris.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji bahwa Daesh tidak akan muncul kembali di daerah tersebut setelah serangan Turki.

Operasi Turki telah banyak dikutuk oleh sesama anggota NATO, termasuk Denmark. Sementara beberapa negara, termasuk tetangga Denmark, Norwegia, telah menghentikan ekspor militer ke Turki, Presiden AS Donald Trump bahkan mengancam Ankara dengan sanksi.

Sumber : Sputnik News