Defisit APBN Transisi Jokowi ke Prabowo Tertinggi dalam Sejarah

Berita Baru, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto merupakan yang tertinggi dalam sejarah transisi pemerintahan di Indonesia. Defisit tersebut sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025.

Dalam KEM PPKF APBN 2025, defisit APBN tahun depan direncanakan sebesar 2,45 persen hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisitnya hampir 3 persen. Pakai batas minimum saja sudah Rp600 triliun. Setiap pergantian pemerintahan kita punya preseden defisit. Nah, defisit transisi ini adalah yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada,” ujar Dolfie dalam Rapat Badan Anggaran, Selasa (4/6/2024).

Menurut data yang ada, defisit ini memang yang tertinggi. Pada RAPBN 2005 atau masa transisi dari Megawati ke SBY, defisit hanya sebesar 0,8 persen dari PDB atau sekitar Rp16,9 triliun. Sementara itu, pada APBN 2015 atau transisi dari SBY ke Jokowi, defisit mencapai 2,32 persen atau sekitar Rp257,6 triliun.

Dolfie pun mempertanyakan penggunaan dari defisit anggaran tersebut. “Presidennya belum kerja anggarannya sudah defisit lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa?” katanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa defisit anggaran pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di level 2,45 persen hingga 2,82 persen. Hal ini merupakan tanggapan atas permintaan Fraksi PDI-P pada rapat Paripurna sebelumnya yang meminta defisit anggaran disusun menuju 0 persen pada 2025.

Ia menekankan bahwa defisit tersebut disusun dengan mempertimbangkan seluruh program belanja dan pendapatan yang telah dirancang untuk tahun depan, seperti konsumsi pemerintah dan investasi yang diperkirakan tumbuh 4,7 persen sampai 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,1 persen hingga 5,5 persen, dengan motor penggerak utama konsumsi rumah tangga diharapkan bisa tumbuh 5 persen hingga 5,2 persen.

“Hal ini didukung oleh terus dijaganya daya beli masyarakat lewat pengendalian inflasi,” jelas Sri Mulyani. Menurutnya, meski target perekonomian cukup ambisius, namun tetap realistis. Rencana ini disusun untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“Dengan kualitas dan inklusivitas yang perlu diperbaiki terus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, kontribusi dari produktivitas harus ditingkatkan. Ini dapat diperoleh lewat investasi SDM dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi dalam perekonomian nasional,” pungkasnya.