Berita

 Network

 Partner

Dampingi Wabup, FPKB DIY Tinjau Kesiapan Pesantren Menuju New Normal

Dampingi Wabup, FPKB DIY Tinjau Kesiapan Pesantren Menuju New Normal

Berita Baru, Sleman – Kesiapan dalam menghadapi aktivitas New Normal terus dilakukan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren. Dalam rangka menghadapi New Normal, salah satu yang dilakukan oleh pesantren adalah menyiapkan aktivitas pelajaran bagi para santri.

”Lembaga Pesantren sudah mulai menyiapkan diri, karena aktivitas pesantren juga harus dimulai. Termasuk para santri yang akan kembali ke pesantren untuk mulai belajar kembali,” ujar Pengasuh Pesantren As Salafiyah KH Zar’anudin disela-sela kunjungan Wakil Bupati (Wabup) Sleman Dra. Hj. Sri Muslimatun, M. Kes, Jumat (12/6).

Dalam kunjungan ini Wakil Bupati tampak didampingi oleh Anggota DPRD DIY Syukron Arif Muttaqin, SE dan para staf pengajar pesantren.

Zar’an menuturkan, sebagai entitas pendidikan yang bertujuan mencetak generasi penerus bangsa, lembaga pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan kegiatan pendidikan bagi para santri. Apalagi proses belajar di pesantren sudah terdapat kurikulum yang disusun bagi santri selama berada di pesantren.

Berita Terkait :  Poltekpar Lombok Bersama Pemkab Loteng dan Lotim Tandatangani MoU Kembangkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

”Kita berharap para santri bisa menyelesaikan pembelajarannya hingga tuntas terus sebelum terjun ke masyarakat. Meskipun selama pandemi ini, aktivitas pembelajaran terus berjalan secara online,” paparnya.

Dia menjelaskan, untuk menghadapi New Normal di pesantren pihkanya telah menyiapkan berbagai prosedur dan sistem yang disesuaikan dengan protokoler kesehatan bagi para santri. Seperti penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker hingga ruang isolasi mandiri bagi santri.

”Ada beberapa ruangan yang disiapkan untuk tempat karantina saat para santri datang,’ terangnya.

Kedatangan para santri ke pesantren juga dilakukan secara bertahap. Setiap tahap, dibatasi antara 40 hingga 50 santri yang diperbolehkan hadir.

” juga Kita mulai tanggal 1 Juli mendatang dan tahap selanjutnya 15 hari setelah itu. Dan ini kita lakukan hingga nanti semua santri hadir semua. Dan syaratnya para santri harus membawa surat keterangan sehat bebas virus covid dari daerahnya masing-masing,” tambahnya.

Berita Terkait :  Gus Yaqut: Belum Saatnya New Normal

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menyambut baik upaya pesantren untuk kembali menjalankan aktivitas pendidikan pada kondisi New Normal mendatang. Hanya, dirinya berpesan standar protokoler kesehatan harus ditata untuk mengantisipasi munculnya klaster baru dari lingkungan pesantren.

”Protokoler kesehatan yakni pola hidup bersih dan sehat harus dijalankan maksimal. Kita pemda siap mendampingi,” tegasnya.

Muslimatun mengatakan bahwa kebijakan aktivitas pesantren dan santri diberlakukan sama dengan perguruan tinggi dengan mahasiswanya. Yakni mengacu pada Surat Edaran (SE) Bupati Sleman Nomor 443/01352 tentang Panduan Penerimaan Kedatangan Mahasiswa dari Luar Daerah. Antara lain, para santri harus membawa surat keterangan sehat bebas covid dari daerah asal, melakukan karantina mandiri, melapor ke asrama dan pemerintah setempat.

”Santri bisa beraktivitas normal selama bisa menujukkan hasil hasil Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19 dengan hasil non-reaktif yang masih berlaku,” terangnya.

Berita Terkait :  Dinkes Blora Temukan 17 Penderita HIV Baru

Bagi lembaga pesantren, lanjut Muslimatun, juga harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur. Antara lain melaporkan para santri yang datang dan kondisi kesehatannya secara berkala, menyiapkan fasilitas kesehatan dan ruang karantina mandiri yang memadai.

”Aktivitas pembelajaran dan ibadahnya juga harus dengan physical distancing selama masa pandemi ini,” sarannya.

Anggota DPRD DIY Syukron Arif Muttaqin menambahkan, pemerintah wajib hadir ke lembaga pesantren dalam menghadapi situasi New Normal. Sebab, keberadaan pesantren juga tidak kalah penting dengan entitas pendidikan lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

”Banyak mahasiwa di DIY yang juga tinggal di pesantren. Makanya, pemerintah juga harus hadir dengan kebijakannya dan memperhatikan pesantren menghadapi New Normal ini,” tandas anggota FPKB DPRD DIY ini.