Berita

 Network

 Partner

China akan Melakukan Invasi Skala Penuh ke Taiwan Tahun 2025
(Foto: Reuters)

China akan Melakukan Invasi Skala Penuh ke Taiwan Tahun 2025

Berita Baru, Internasional – Pada tahun 2025, China akan melakukan invasi skala penuh ke Taiwan, kata menteri pertahanan Chiu Kuo-cheng. Ia menambahkan bahwa ketegangan antara China dan Tiwan saat ini merupakan yang terburuk dalam 40 tahun terakhir.

Saat berbicara kepada China Times pada hari Rabu (6/10), Chiu mengatakan bahwa China mampu dan siap sepenuhnya untuk meluncurkan invasi dalam tiga tahun.

Selama empat hari sejak Jumat, Beijing mengirim sekitar 150 pesawat tempur ke zona pertahanan udara Taiwan, bersamaan dengan diperingatinya hari libur patriotik utama. Aktifitas udara tersebut merupakan rekor eskalasi militer zona abu-abu yang diarahkan ke Taiwan.

Seperti dilansir dari The Guardian, Beijing mengklaim bahwa Taiwan adalah provinsi China dan bersumpah untuk merebutnya kembali, dengan cara paksa jika perlu. Sementara pemerintah Taiwan mengatakan bahwa pulau itu sudah menjadi negara berdaulat tanpa perlu mendeklarasikan kemerdekaan.

Pada hari Selasa (5/10), presiden Taiwan Tsai Ing-wen menulis bahwa Taiwan akan melakukan apa pun untuk membela diri.

Sementara ada spekulasi bahwa China akan mengambil tindakan terhadap Taiwan, namun waktu dan bentuk tindakan tersebut maish menjadi perdebatan di antara para analis dan tokoh pemerintah.

Berita Terkait :  Joe Biden Resmi Tetapkan Pembantaian Armenia Oleh Ottoman Turki Sebagai Genosida

Komentar Chiu muncul saat legislatif Taiwan meninjau tagihan anggaran pertahanan khusus senilai T$240 miliar ($8,6 miliar). Sekitar dua pertiga akan dihabiskan untuk senjata anti-kapal seperti sistem rudal berbasis darat, termasuk rencana T$148,9 miliar untuk memproduksi massal rudal buatan dalam negeri dan kapal “berperforma tinggi”.

“Bagi saya sebagai orang militer, urgensi ada di depan saya,” katanya.

Dalam pembukaan proposal tersebut, Chiu mencatat peningkatan pengeluaran militer China, terutama untuk pesawat tempur canggih dan kapal perang amfibi, dan meningkatkan aktivitas angkatan udara dan angkatan laut China di dekat Taiwan.

“Ancaman dan provokasi militer bahkan lebih dari sebelumnya,” katanya, seraya menambahkan bahwa setiap krisis kemungkinan akan meningkat dengan cepat.

Ia juga melobi intelijen dan dukungan logistik dari negara lain termasuk Australia, Jepang, dan AS – yang juga menjual senjata ke Taiwan.

Sebelumnya pada hari Rabu, presiden AS Joe Biden mengatakan dia telah berbicara dengan presiden China Xi Jinping dan mereka telah setuju untuk mematuhi perjanjian Taiwan.

Berita Terkait :  Parlemen Belanda Sebut Tindakan Terhadap Muslim Uighur Adalah Genosida

“Saya sudah berbicara dengan Xi tentang Taiwan. Kami setuju … kami akan mematuhi perjanjian Taiwan,” katanya. “Kami menjelaskan bahwa saya tidak berpikir dia harus melakukan apa pun selain mematuhi perjanjian.”

Tidak jelas kesepakatan apa yang dimaksud Biden. Washington memiliki “kebijakan satu-China” yang sudah lama berlaku di mana ia secara resmi mengakui Beijing daripada Taipei, didasarkan pada Tiga komunike bersama, Enam Jaminan, & Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang memperjelas keputusan AS untuk membangun hubungan diplomatik dengan Beijing sebagai gantinya. Taiwan berharap bahwa masa depan Taiwan akan ditentukan dengan cara damai.

Jessica Drun, seorang rekan non-residen di thinktank Project 2049 mengatakan tidak jelas apakah komentar Biden ini berkaitan dengan kebijakan lama AS terhadap Taiwan atau percakapan terpisah sebelumnya dengan Xi.

Drun mengatakan jika itu adalah “kebijakan satu-China,” dia tidak menggolongkannya sebagai kesepakatan.

“Dari pemahaman saya, itu adalah prosedur standar dalam interaksi dengan rekan-rekan China untuk masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangannya masing-masing. Bagi Washington, itu menegaskan kebijakan “Satu China”—yang merupakan kebijakannya sendiri, dirumuskan secara independen, dan yang tentunya tidak sama dengan Prinsip “Satu China” Beijing.”

Berita Terkait :  Virus Corona Menginfeksi Seorang Bayi 30 Jam Setelah Kelahiran

Beijing sering mengklaim bahwa pemerintah lain terikat oleh “prinsip satu-China” sendiri, yang menyatakan Taiwan sebagai provinsi China.

Berbagai negara lain memiliki kebijakan “satu China” mereka sendiri, yang menjelaskan tingkat pengakuan pemerintah mereka terhadap kebijakan Beijing. AS dan Australia, misalnya mengakui keberadaan Taiwan tetapi tidak mengakui klaim Beijing atas Taiwan. Dua hari lalu Beijing menyebut kebijakan AS sebagai sesuatu yang telah “dimasak” secara sepihak.

Dalam komentarnya tentang Taiwan, Biden juga merujuk pada panggilan 90 menit yang dia lakukan dengan Xi pada 9 September, pembicaraan pertama mereka yang terputus dalam tujuh bulan. Pembicaraan tersebut membahas perlunya memastikan bahwa persaingan antara dua ekonom terbesar dunia (AS dan China) tidak membelok ke konflik.

Biden mengirim penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan untuk berbicara dengan penasihat kebijakan luar negeri senior China Yang Jiechi di Swiss karena kedua negara berselisih dalam berbagai masalah, termasuk Taiwan dan perdagangan.