BPJS Watch Dukung Pemerintah Terbitakan Surat Hutang Negara

Berita Baru, Jakarta — Di tengah pandemi Korona yang melanda Indonseia, pemerintah akan membuat Perppu dengan tujuan supaya Bank Indonesia bisa membeli surat hutang negara yang akan disalurkan ke Bank-bank pemerintah.

Pemerintah juga akan menyalurkan dana kredit berbunga murah dengan syarat perusahaan tidak mem-PHK karyawan. Selebihnya upah atau gaji para pekerja tidak dipotong.

Dalam rilis yang dikeluarkan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, hal itu merupakan strategi dalam melawan Covid-19 dengan tetap menguatkan industri. Sebab dengan cara begitu, dinilai para pekerja akan tetap menjalankan aktivitasnya.

“Stragetegi menghadapi gempuran Covid-19 dengan tetap mempertahankan industri dan agar pekerja tetap bekerja, dan upah tidak dipotong. Maka harus kudu didukung dengan dialog sosial yang berkulitas antara SP (Serikat Pekerja) SB (Serikat Buruh) dan pengusaha,” kata Timboel Siregar dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Timboel menjelelaskan, upaya pemerintah dalam mendukung daya beli pekerja yang ter-PHK dengan mendapat bantuan dari BP-JAMSOSTEK juga harus mendapat dukungan dari para pekerja dan SP SB.

Hal itu bagi Timboel perlu dilakukan karena orang-orang yang ter-PHK tetap mampu hidup dalam kondisi kelesuan ekonomi. Dana pekerja di BP-JAMSOSTEK akan dimanfaatkan untuk membantu pekerja yang ter PHK.

Pemerintah juga akan sesegera mungkin menyebar Kartu Pra-Kerja yang akan direfokusing untuk mendukung daya beli pencari kerja yang dianggap sangat baik.

“Pemerintah akan akan mempercepat penyaluran Kartu Pra-Kerja di tengah wabah Covid,19. Rencananya penerima akan mendapat Rp1 juta setiap bulannya selama 3-4 bulan,” terangnya.

Opsi itu dipilih karena dianggap sangat mendukung dan mengapresiasi upaya-upaya pencari kerja. Sehingga korban yang disebabkan oleh virus Korona bisa diminimalisir dari sisi ekonominya.

Timboel berharap, rencana-rencana ini akan segera direalisasikan mengingat sudah banyak pekerja yang terpapar secara ekonomi oleh Covid-19. Terlebih kesehatan mereka semakin hari juga semakin buruk. [*]