Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Berikut Mandat Ijtima' Ulama Nusantara kepada PKB
Konpers hasil Ijtima’ Ulama Nusantara PKB, Sabtu (14/1).

Berikut Mandat Ijtima’ Ulama Nusantara kepada PKB



Berita Baru, Jakarta – Hasil Ijtima’ Ulama Nusantara memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terkait arah politik dan kepemimpinan nasional para kiai memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Kita memberi mandat penuh, para ulama, Pak Kiai dan Bu Nyai ini kepada Gus Muhaimin dalam menentukan arah dan kebijakan PKB ke depan terutama dengan target 100 kursi di DPR dan pemenangan masuk di 3 besar di 2024. Termasuk soal pemimpin nasional karena kiai dan para nyai memberikan kriteria-kriteria seperti itu,” kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, saat konferensi pers di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1).

“Tapi kami tidak menentukan siapa, tapi lebih jelas Ijtima Ulama ini mengamanatkan kepada Gus Muhaimin untuk menentukan siapa dan kami tetap mendukung Gus Muhaimin tetap capres atau cawapres di kepemimpinan nasional di 2024,” sambungnya.

Menurut Maman, Ijtima’ Ulama Nusantara juga disepakati akan menjadi forum yang mewadahi seluruh Kiai terkait perpolitikan di Tanah Air. Para kiai juga bersepakat untuk terus bersilaturahmi demi kemajuan Indonesia. Dan melakukan komunikasi dengan masyarakat.

“Yang kedua, kita akan melakukan pemasukan-pemasukan publik melalui para Kiayi, para ibu Nyai ini sehingga keputusan yang paling penting adalah di sini semua peserta dari Ijtima Ulama Nusantara ini menjadi juru kampanye nasional,” ujarnya.

Para Ulama juga ialah memberikan amanah penuh kepada Gus Muhaimin untuk menentukan arah PKB dalam pemenangan di Pemilu 2024. Rekomendasi lainnya ialah para ulama akan mengawal program-program PKB dan memberikan masukan-masukan serta memperjuangkan perlindungan anak dan perempuan.

“Ini rekomendasi dari kiai-kiai, sehingga di periode ini setelah kita berhasil kemarin pada periode sebelumnya ada Undang-Undang Pesantren, maka undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak menjadi prioritas yang akan kita selesai di periode ini,” ujarnya.

“Dan kita akan terus mengawal program-program yang diperjuangkan oleh fraksi PKB dan kiai akan memberikan masukan-masukan termasuk membikin semacam database bagi kelompok di daerah baik pesantren koperasi UMKM dan isu-isu lainnya sehingga PKB akan terus dapatkan masukan dari para kiai dan Ibu nyai ini,” lanjutnya.

Terkait rekomendasi untuk perempuan, Maman menuturkan PKB akan memperjuangkan RUU Kesejahteraan Perempuan dan Anak. PKB juga akan konsen terhadap isu kekerasan terhadap perempuan hingga transparansi keuangan negara.

“UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi prioritas yang akan kita selesaikan di periode ini. Posisi PKB tetap untuk terus memperjuangkan politik para kiai soal kemaslahatan soal perlindungan terhadap anak, penghentian kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk juga transparansi keuangan negara,” tutur anggota Komisi VIII DPR ini.

PKB telah usai mengadakan Ijtima Ulama Nusantara yang diadakan pada 13-14 Januari. Ijtima’ Ulama Nusantara ini sebelumnya dibuka pada Jumat (13/1). Pembukaan dihadiri oleh Wapres RI Ma’ruf Amin dan Menaker RI Ida Fauziah.