Australia Kenalkan Undang-undang yang Paksa Medsos Ungkap Jati Diri Pembuat Hoaks

Berita Baru, Canberra – Australia memperkenalkan undang-undang (UU) baru yang akan memaksa raksasa perusahaan media sosial untuk membuka atau memberikan rincian pembuat hoaks atau fitnah.

Hal itu disampaikan Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan pada hari Minggu (28/11) pada konferensi pers yang disiarkan televisi.

“Dunia siber seharusnya tidak menjadi dunia barat yang liar di mana bot dan fanatik dan troll dan lainnya secara anonim berkeliaran dan dapat membahayakan orang,” katanya, sebagaimana dilansir dari Reuters.

“Itu tidak bisa terjadi di dunia nyata, dan tidak ada kasus yang bisa terjadi di dunia digital,” imbuhnya.

Pemerintah Australia telah melihat sejauh mana tanggung jawab platform media sosial, seperti Twitter dan Facebook, untuk materi pencemaran nama baik yang dipublikasikan di situs mereka dan muncul.

Atas hal itu, Pengadilan Tertinggi Australia pun memutuskan bahwa pembuat hoaks dapat ditahan dan harus bertanggung jawab atas komentar publik di media sosial.

Menanggapi putusan itu, beberapa perusahaan berita atau media berita seperti CNN menolak akses warga Australia ke halaman Facebook mereka.

Undang-undang baru itu akan memperkenalkan mekanisme pengaduan, sehingga jika seseorang berpikir mereka difitnah, diintimidasi, atau diserang di media sosial, mereka akan dapat meminta platform untuk menghapus materi tersebut.

Jika konten tidak ditarik, proses pengadilan dapat memaksa platform media sosial untuk memberikan rincian pemberi komentar.

“Platform digital – perusahaan siber ini – harus memiliki proses yang tepat untuk memungkinkan penghapusan konten ini,” kata Morrison.

“Mereka telah menciptakan ruang dan mereka perlu membuatnya aman, dan jika tidak, kami akan membuat mereka (melalui) undang-undang seperti ini,” imbuhnya.