Arab Saudi Perbolehkan Jamaah Nondomestik Lakukan Umrah. Ini Syaratnya

Berita Baru, Riyadh – Arab Saudi mengatakan akan mulai menerima permintaan umrah dari jamaah luar negeri yang sudah melakukan vaksin mulai 9 Agustus.

Pengumuman di media pemerintah pada Minggu pagi datang sekitar 18 bulan setelah Arab Saudi menutup perbatasannya untuk peziarah asing karena pandemi virus corona.

Saudi Press Agency (SPA) mengatakan pihak berwenang di kementerian yang mengoordinasikan jemaah haji dari luar negeri mulai Senin (9/8) akan mulai ‘menerima permintaan umrah dari berbagai negara di dunia.’

Izin awalnya akan diberikan kepada 60.000 jemaah umrah per bulan, tetapi jumlah itu secara bertahap akan ditingkatkan menjadi dua juta per bulan, menurut SPA.

“Jemaah dari luar negeri yang sudah divaksin akan diizinkan masuk tanpa harus menjalani karantina resmi dengan menyerahkan bukti negatif tes PCR dan sertifikat vaksin,” tulis pernyataan tersebut.

Vaksin COVID-19 yang akan diterima sertifikatnya adalah vaksin produksi Pfizer, Astrazeneca, Moderna dan Johnson & Johnson.

Namun Jemaah haji yang divaksinasi dari negara-negara di daftar larangan masuk Arab Saudi akan dikenakan karantina institusional pada saat kedatangan, tambahnya.

Berbeda dengan ibadah haji yang dilaksanakan sekali dalam setahun, umrah adalah ibadah yang dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun.

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pelaksanaan kedua ibadah tersebut.

Arab Saudi menghentikan umrah setelah pandemi tetapi membukanya kembali untuk jamaah domestik yang diimunisasi pada Oktober tahun lalu.

Haji berlangsung pada Juli tahun ini dan tahun lalu, meskipun hanya terbuka untuk sejumlah jemaah domestik.

Secara keseluruhan, Arab Saudi telah mencatat hampir 532.000 kasus virus corona dan lebih dari 8.300 kematian.

Pemerintahnya telah mempercepat upaya vaksinasi nasional saat bergerak untuk menghidupkan kembali pariwisata dan sektor lain yang dilanda pandemi, seperti kompetisi olahraga dan ekstravaganza hiburan.

Vaksinasi wajib bagi siapa pun yang ingin memasuki perusahaan pemerintah dan swasta, termasuk lembaga pendidikan dan tempat hiburan, serta menggunakan transportasi umum.