Antisipasi Praktik Intoleran di Pilkada, Pakar Pemilu UNS: Mahasiswa Harus Edukasi Masyarakat
Berita Baru, Surakarta – Perhelatan elektoral pemilihan kepala daerah serentak 2020 kini tinggal menghitung hari. Persis pada Bulan Desember tahun ini, Bangsa Indonesia akan kembali melakoni hajatan politik lima tahunan. Pemungutan suara serentak ini akan berlangsung di 270 wilayah di Indonesia: 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Meski begitu, dinamika politik kita hari ini diwarnai oleh sejumlah persoalan, salah satunya menguatnya sentimen rasial. Narasi yang tampil ke permukaan publik justru bersinggungan dengan masalah suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam ruang politik. Padahal, hal ini bisa meretakkan keakraban warga negara.
Pakar pemilu sekaligus dosen UNS, Sunny Ummul Firadus menjelaskan, pemuda dan mahasiswa mesti menjadi lokomotif mengawal Pilkada 2020 yang santun dan damai. Pasalnya, mahasiswa memiliki kemampuan yang berbeda dg elemen masyarakat lain. Mahasiswa, kata dia, memiliki lebih banyak waktu untuk mengkonstruksi dan mengedukasi publik.
“Predikat mahasiswa adalah sebagai generasi perubahan. Mereka pasti lebih cerdas, kritis, dan teliti. Selain meningkatkan kapasitis personal, mahasiswa memang mesti melakukan edukasi kepada masyarakat. Supaya tidak mudah terpancing pada isu yang menjurus pada isu intoleran, sara, hoaks,” unkap Sunny dalam seminar online yang digelar BEM UNS dan Himpunan Aktivis Milenial pada Sabtu (15/08) malam.
Bagi Sunny, masyarakat di Indonesia, baik pemuda atau elemen lain, mesti memahami bahwa. apapun program yang diselenggarakan negara mempunya tujuan besar, termasuk Pilkada. Pilkada, lanjutnya, digelar untuk memunculkan kedaulatan rakyat tingkat lokal untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Outpunya adalah kesejahteraan publik.
“Pemuda dan mahasiswa tentu harus ikut sukseskan Pilkada 2020 secara demokratis. Mulai dari berperan secara langsung dengan, misalnya, menjadi bagian penyelenggara, atau partisipasi aktif,” imbuh dosen tata negara UNS itu.
“Mahasiswa harus tetap kritis, jangan apatis utamanya pada isu politik. Harus partisipatif dan mampu bersama-sama elemen masyarakat lain mewujudkan pilkada yang demokratis, damai, dan beintegritas,” tutupnya.
Pilkada Damai
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) bekerjasama dengan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menggelar Seminar Online bertajuk “Kontribusi Mahasiswa dalam Mengawal Pilkada 2020 Berintegritas dan Damai”. Diskusi yang digelar pada Sabtu, (15/08) malam ini dihelat melalui platform Zoom Meeting.
Dalam sambutannya mewakili BEM UNS, Wahid Mu’tasim Billah menjelaskan, ada dua hal yang penting dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa. Pertama, sebagai agent of change dirasa perlu untuk mengisi pos pos kepemimpinan agar bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kedua, mahasiswa, pemuda dan milenial yang notabene dekat dengan tren kekinian, harus menjungjung tinggi integritas dan kedamaian. Hindari segala hal-hal yang berpotensi menyulut api kebhinekaan yang telah lama kita rajut. Pilkada 2020 mesti menjadi ajang seleksi kepemimpinan tetapi tetap melalui cara yang santun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Pergerakan BEM UNS itu.