Aktivis Korea Selatan Mempertanyakan Laporan IAEA Tentang Rencana Pembuangan Air Limbah Nuklir Fukushima

Berita Baru, Internasional – Pada Rabu (05/7), aktivis sipil Korea Selatan mempertanyakan kredibilitas laporan akhir Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang rencana pembuangan air limbah nuklir Jepang dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke laut.

Sekelompok aktivis, yang berkumpul di pusat kota Seoul, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa laporan tersebut, yang mengatakan pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut “memenuhi standar internasional”, ternyata merupakan verifikasi hanya berdasarkan data yang disajikan oleh pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO), operator pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.

Seperti dilansir dari Xinhua News, pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai laporan IAEA sama sekali, mencatat bahwa laporan tersebut gagal memverifikasi dengan benar kinerja sistem pemrosesan cairan canggih (ALPS) yang harus digunakan selama beberapa dekade untuk menyaring air yang terkontaminasi.

“Jika (laporan) itu adalah verifikasi ilmiah, (IAEA) seharusnya memeriksa silang berbagai hipotesis, tetapi tidak pernah melakukannya sama sekali,” kata Park Seok-woon, salah satu aktivis yang berpartisipasi dalam pertemuan itu.

Park mencatat bahwa IAEA gagal memverifikasi kinerja ALPS dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, mendesak pemerintah Korea Selatan untuk mengajukan pengaduan ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut terhadap Jepang.

Lee Jin-hyung, seorang aktivis lingkungan, mengatakan bahwa laporan IAEA tidak boleh mengumbar kejahatan Jepang, yang akan membahayakan keselamatan orang lain dengan membuang air beracun ke dalam ekosistem laut.

Oh Song-yi, ibu dua anak, mengatakan IAEA tidak mengerti betapa menakutkannya hidup dalam masyarakat yang hancur akibat polutan.

Pemerintah Jepang telah mendorong untuk membuang air yang terkontaminasi musim panas ini, yang telah menimbulkan tentangan dan keraguan yang kuat dari kelompok nelayan domestik, negara tetangga, dan negara kepulauan Pasifik Selatan, serta komunitas internasional.