AHY Terima Surat Pernyataan Kesetiaan Kader Demokrat

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku, telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari para kadernya untuk tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Hal ini disampaikan AHY usai menggelar rapat pimpinan bersama para pimpinan DPD dan DPC partai di DPP Partai Demokrat, Senin, 1 Februari 2021. 

“Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil kongres kelima tahun lalu yang sah,” kata AHY dikutip kanal Youtube Agus Yudhoyono, Senin (1/2). 

AHY mengatakan, pihaknya sungguh bersyukur karena semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya, dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

AHY meyakini bahwa, manuver gerakan politik ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh kader baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang. 

“Kepada seluruh kader Demokrat, saya instruksikan untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu dan senang tiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia,” ujar AHY. 

AHY juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pelapor baik pimpinan daerah dan cabang maupun para kader lainnya. 

Sebelumnya, AHY menyampaikan adanya gerakan politik berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

AHY mengungkapkan, gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi,

Kemudian, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, AHY sedang meminta konfirmasi dan klasifikasinya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Menurut AHY, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada dirinya tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan pemberhentian Ketua Umum Partai Demokrat secara inkonstitusional. 

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung,” tandas AHY.