Abdul Halim Optimis SDGs Desa Dukung Penyelesaian Masalah Perempuan & Anak

Berita Baru, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara kunci Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Perpustakaan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes Halim mengajak kepala desa perempuan untuk mulai menata desa agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.

“Saya yakin kepala desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Menteri itu, DRPPA akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

“Menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan,” ungkap Mendes Halim.

Politikus PKB itu juga menuturkan bahwa dana desa sangat memberikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak. Menurutnya, saat ini pihaknya juga tengah fokus dengan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa.

“Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan potret kondisi riil desa terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi. SDGs Desa akan memberikan perhatian seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan potensi yang dimiliki desa,” jelasnya.

Abdul Halim memaparkan, hingga saat ini data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa yaitu sebanyak 38.533 desa. Sementara data untuk kepala keluarga mencapai 25.571.830, dengan total warga mencapai 75.429.368 orang.

“Ini menunjukkan sudah 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen,” ungkapnya.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini menilai jika bisa menyelesaikan semua permasalahan di tingkat desa dengan kondisi ini, bisa dikatakan pihaknya telah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43 persen.

Abdulhalim berharap, dengan adanya SDGs Desa permasalahan desa dapat dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan berbasis data. Hal ini, lanjutnya akan membuat Musyawarah Desa (Musdes) tidak lagi adu otot, tapi adu data.

“Terutama pada permasalahan yang dihadapi desa seperti perempuan, anak, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan. Itulah makanya, kami terus memantau,” tukasnya.