Sejak 2016, Sekolah-sekolah di Kamerun Menghadapi Teror dari Kelompok Separatis Bersenjata

Berita Baru, Internasional – Kelompok Separatis bersenjata di wilayah anglophone Kamerun telah menyerang, menculik dan mengancam ratusan murid sekolah selama hampir lima tahun. Dalam analisis terperinci tentang konflik tersebut, puluhan siswa dan guru berbicara tentang serangan brutal kelompok bersenjata yang menjadikan pendidikan sebagai medan pertempuran dalam perjuangan mereka untuk membentuk negara mereka sendiri.

Ilaria Allegrozzi, penulis laporan Human Rights Watch (HRW), mengatakan bahwa penting bagi para pemimpin separatis untuk membatalkan boikot sekolah, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai protes atas ketidakadilan tetapi berujung pada penghancuran seluruh generasi Kamerun dengan merampas pendidikan mereka.

 “Tetapi yang paling penting, mereka juga harus mulai mengekang pejuang mereka,” katanya. “Mereka harus menginstruksikan pejuang mereka untuk berhenti menyerang sekolah. Sekolah bukanlah tempat yang bisa menjadi medan pertempuran.”

Seperti dilansir dari The Guardian, krisis di wilayah anglophone dimulai pada akhir 2016, ketika pasukan keamanan Kamerun menggunakan kekuatan berlebihan terhadap demonstrasi yang dipimpin oleh guru dan pengacara yang marah tentang anggapan marginalisasi pendidikan anglophone dan sistem hukum.

Protes itu berlangsung damai, tetapi sejak 2017, ketika kelompok separatis bersenjata yang mencari kemerdekaan untuk Wilayah Barat Laut dan Barat Daya yang berbahasa Inggris menyatakan boikot pendidikan, setidaknya 70 sekolah telah diserang, kata laporan itu.

Lebih dari 500 siswa, dan setidaknya 100 profesional pendidikan, telah diserang, katanya, dengan setidaknya 11 murid dan lima guru tewas, dan sejumlah lainnya diserang, dilecehkan, dan diancam karena gagal mematuhi boikot. Pejuang separatis juga telah menculik 255 siswa, menurut HRW.

Seorang wanita, seorang siswa sekolah menengah berusia 19 tahun, dari Buea, Wilayah Barat Daya, ingat pernah diculik dan dilukai secara brutal oleh separatis bersenjata pada Januari 2020, dalam perjalanan pulang dari sekolah.

“Mereka dipersenjatai dengan parang dan pisau,” katanya. “Mereka menutup mata saya sehingga saya tidak bisa melihat ke mana mereka membawa saya. Kami harus berjalan selama beberapa jam. Saya tidak diberi makanan. Saya tidur di tanah di luar selama tiga hari. Para amba (pejuang separatis) menelepon ayah saya dan memintanya untuk membayar uang pembebasan saya.

“Pada hari ketiga, ketika saya akan dibebaskan, mereka memotong jari saya dengan parang. Salah satu anak laki-laki melakukannya. Mereka menghukum saya karena mereka menemukan buku sekolah di tas saya. Mereka ingin memotong jari tangan kanan saya untuk mencegah saya menulis lagi. Saya memohon kepada mereka untuk tidak melakukannya, dan kemudian mereka memotong jari telunjuk tangan kiri saya.”

Pada bulan September, ketika sekolah seharusnya dibuka kembali untuk tahun ajaran baru, dua dari tiga di wilayah anglophone Kamerun tetap ditutup, meninggalkan lebih dari 700.000 siswa tanpa pendidikan, menurut PBB.

Mereka yang mengambil risiko pergi ke sekolah sering melakukannya secara diam-diam, kata laporan itu.

“Banyak siswa saya tidak memakai seragam sekolah dalam perjalanan ke dan dari sekolah,” kata seorang guru kimia di Buea. “Jika mereka memakainya, mereka berisiko ketahuan oleh para pejuang separatis di jalan dan kemudian diserang. Juga, mereka tidak menggunakan tas sekolah. Mereka menaruh buku dan buku catatan mereka di tas belanja seperti yang kami gunakan untuk pergi ke pasar untuk membeli makanan.”

Allegrozzi mengatakan bahwa meskipun laporan tersebut berfokus pada serangan terhadap pendidikan oleh kelompok separatis bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Pasukan keamanan (Kamerun) juga bertanggung jawab atas serangan serius terhadap warga sipil,” katanya. “Mereka telah membunuh orang yang tidak bersalah selama operasi kontra-pemberontakan yang kejam. Mereka telah membakar ratusan desa dan rumah di dua wilayah tersebut. Jadi orang benar-benar terjebak di antara batu dan tempat yang keras.”

Bagi banyak orang – hampir 600.000 orang sejak akhir 2016, menurut PBB – satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Di antara mereka adalah guru dan setidaknya 230.000 anak yang harus pergi setelah serangan terhadap pendidikan atau komunitas mereka.

Setelah kunjungan ke Kamerun awal bulan ini, Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, meminta masyarakat internasional untuk memecahkan “kebisuan yang mematikan” atas “darurat mega pendidikan” di negara itu.

“Kamerun adalah salah satu krisis yang paling dilupakan di dunia,” katanya. “Sampai komunitas internasional meningkatkan dukungan dan keterlibatan diplomatiknya, anak-anak akan terus menanggung beban kekerasan.”

Pemerintah Kamerun mengatakan telah mengerahkan pasukan keamanan ke beberapa sekolah untuk meyakinkan para guru dan murid tentang keselamatan. Mereka juga melakukan kampanye “kembali ke sekolah” selama dua tahun terakhir dalam upaya untuk menghentikan boikot.

Namun dalam laporannya, HRW mengkritik kegagalan pihak berwenang untuk membawa para pelaku serangan ke pengadilan. Kelompok bersenjata disebut “telah menikmati impunitas hampir mutlak atas serangan mereka terhadap pendidikan”.

Organisasi tersebut mendasarkan penelitiannya pada 155 panggilan telepon dengan orang-orang di Kamerun.

Para pemimpin separatis, yang tergabung dalam beberapa kelompok, semuanya membantah temuan laporan tersebut. Seseorang mengatakan itu “sangat bias sampai-sampai sulit untuk menggolongkannya sebagai apa pun selain sebagai informasi yang salah yang disengaja”.

Yang lain menuduh pasukan keamanan Kamerun mencoba “menodai citra baik dan reputasi” para separatis dengan melakukan “tindakan keji termasuk pembakaran sekolah” dengan pakaian nonmiliter.

Yang ketiga mengatakan bahwa karena HRW mengandalkan panggilan telepon untuk penelitiannya, ia telah “melewatkan dinamika yang sedang dimainkan” di lapangan. Ia menyalahkan “situasi mengerikan” pada pemerintah Kamerun, dengan menambahkan: “Jelas dari sikap miring HRW bahwa itu secara membabi buta melayani tujuan mereka yang dekat dengan diktator kuno Paul Biya.”