Ida Fauziyah Lantik Anwar Sanusi sebagai Sekjen Kemnaker

Berita Baru, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah melantik pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (28/8) kemarin di Ruang Tri Dharma Kemnaker, Jakarta.

Beberapa nama yang dilantik itu antara lain ialah Anwar sanusi sebagai Sekretaris Jenderal, Budi Hartawan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, dan Suhartono sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Ada juga Haiyani Rumondang yang dilantik menjadi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bambang Satrio Lelono sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, serta Tri Retno Isnaningsih sebagai Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional.

Dalam sambutannya, Ida Fauziyah mengingatkan bahwa jabatan tinggi madya itu merupakan ujung tombak Kementerian Ketenagakerjaan.

Pejabat di lingkungan yang memiliki tugas merumuskan dan menjadi penentu eksekusi kebijakan di lapangan, sehingga sangat menentukan kebehasilan tugas pokok Kemnaker.

“Pejabat tinggi madya sekaligus juga merupakan posisi kunci dalam bersinergi dengan unit-unit kerja yang ada,” terang Menaker Ida.

Berdasar itu, dalam rangka memajukan Kemnaker, Ida berharap kepada semua jajarannya, bekerja secara maksimal, bekerja keras, dan tegas.

“Hilangkan ego-ego yang pada akhirnya menghambat kinerja kementerian kita secara keseluruhan,” ucapnya.

Selain itu, Ida juga menyinggung mengenai beberapa terobosan yang harus dilakukan. Pertama, reformasi birokrasi. Di antara agenda refromasi birokrasi di lingkungan Kemnaker adalah penataan ulang Struktur Oraganisasi dan Tata Kerja (SOTK), penataan ulang tugas dan fungsi, penguatan kapasitas SDM pegawai, dan pengembangan sistem monitoring serta evaluasi kinerja yang lebih efektif.

Yang kedua, yaitu pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Sistem Informasi Ketenagakerjaan merupakan legacy yang mau tidak mau harus tetap diteruskan dan diperkuat menjadi induk platform ketenagakerjaan terdepan di Indonesia.

“Era disrupsi yang terjadi saat ini mau tidak mau mengharuskan kita untuk mentransformasi pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan secara digital yang terbukti lebih efisien dan efektif,” katanya.

Ketiga, pengembangan sistem integrasi program pelatihan dan penempatan. Dua program yang dilakukan oleh unit yang berbeda tersebut harus terintegrasi dan dilakukan secara berkesinambungan.

Pelatihan oleh Direktorat Binalattas ini harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Begitu juga dengan penempatan tenaga kerja yang mesti berbasis pada kompetensi yang ada.

Keempat, kata Ida yakni transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). BLK merupakan infrastruktur vital dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.

Kemnaker harus mentransformasi BLK supaya bisa mengambil peran optimal menyiapkan SDM dan tenaga kerja yang kompeten. Transformasi yang dilakukan setidaknya memenuhi empat pilar, mulai dari reformasi, revitalisasi, by design, hingga rebranding.

Yang kelima adalah inovasi cipta kerja dengan melakukan desain ulang pada program kewirausahaan. Hal itu, kata lanjut Ida, selama ini program kewirausahaan di Kemnaker belum benar-benar efektif, terutama dalam mencetak wirausaha baru. Bahkan ada banyak program di beberapa unit yang tidak terintegrasi.

“Saya berharap saudara-saudara dapat mengawal bebagai terobosan tersebut. Lakukan inovasi dengan lompatan-lompatan untuk mencapai kinerja terbaik. Jangan bekerja dengan bussines as usual. Jangan hanya puas dengan hanya melakukan rutinitas sehari-hari,” pungkasnya.