Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

PSI

Isu Anomali Perolehan Suara PSI, Ahli Survei Sebut Ada Potensi Kecurangan



Berita Baru, Jakarta – Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan sejumlah lembaga survei setelah terjadi kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Data teranyar dari real count KPU menunjukkan PSI meraih 3,13 persen suara, atau setara dengan 2.404.933 suara, yang dinilai anomali.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona menyampaikan keraguan terhadap hasil tersebut. Dengan menggunakan margin of error (MoE) 1 persen, hasil quick count Populi menunjukkan perolehan suara PSI hanya sekitar 2,62 persen.

“Hasil quick count hampir semua sama. Karena itu, kalau terjadi perbedaan yang signifikan dengan hasil final nanti, ada kemungkinan memang electoral fraud itu terjadi,” ujar Afrimadona dalam keterangannya, Selasa (6/4/2024).

Afrimadona mengingatkan bahwa selama ini, hasil quick count dan real count cenderung sejalan. Ia menganggap bahwa perbedaan signifikan antara keduanya bisa menjadi indikasi potensi kecurangan, yang menjadi peristiwa pertama dalam sejarah pemilihan umum dan presiden.

“Sekali pun tidak resmi, quick count selama ini menjadi media kontrol hasil penghitungan suara KPU,” tegasnya.

Dalam perspektif yang sama, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago juga mengamini adanya anomali dalam suara PSI. Dengan hasil quick count Voxpol mencatatkan PSI memperoleh 2,93 persen, dan dengan MoE kurang lebih 1 persen, partai tersebut masih belum mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

“Mengapa ketika di real count yang Pilpres itu datanya stabil? kenapa di Pileg data 60 persen tapi belum stabil, masih lompat-lompat. Nah, itu yang perlu diaudit,” papar Pangi.

Ia pun mengingatkan bahwa proses rekapitulasi berjenjang dalam sistem penghitungan suara masih memungkinkan terjadinya manipulasi. Dugaan penggelembungan suara perlu diawasi oleh masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kerja KPU dan Bawaslu.

“Jadi memang yang agak menakutkan itu, dia [parpol] yakin dia tidak akan diaudit, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban, dan tidak ada yang membuktikan kecurangannya. Itu membuat level keberanian untuk curang meningkat,” tegas Pangi.