APBN 2023 Kucurkan Rp562,6 Triliun untuk Warga Miskin, Program PKH, dan Kartu Sembako

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp562,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk mendukung warga miskin.

Menurut Sri Mulyani, dana tersebut digunakan untuk berbagai program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.

Dalam konferensi pers terkait APBN KiTA, Sri Mulyani menjelaskan, “Selain mereka mendapat PKH dan kartu sembako, kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran dibayar oleh APBN Rp27 triliun untuk Januari-Juli 2023. Artinya, setiap bulan APBN mengeluarkan Rp3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta tidak mampu.”

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa harus membayar.

Selain PKH dan kartu sembako, pemerintah juga memberikan bantuan berupa benih dan pupuk organik, alat dan mesin pertanian, serta bantuan ternak kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sektor energi, pemerintah menyediakan subsidi dan kompensasi listrik serta subsidi LPG 3 kg dan BBM.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa APBN mendukung sektor pendidikan melalui program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Program Kartu Prakerja juga mendapatkan alokasi dana untuk mendukung pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pesertanya.

Menkeu Sri Mulyani juga menyoroti kontribusi APBN dalam pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk sanitasi, persampahan, air minum, bendungan, irigasi, kereta api, dan bandara. Pemerintah juga berkomitmen membantu rehabilitasi rumah-rumah yang rusak akibat bencana di berbagai daerah.

“APBN hadir membantu rehabilitasi rumah-rumah rusak, seperti bencana di Cianjur ada 42.400 rumah diberikan senilai Rp1,22 triliun,” ungkap Menkeu.

Sementara itu, dalam upaya mendukung perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), APBN juga memberikan pembiayaan investasi terhadap BP Tapera dan telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi ratusan ribu unit rumah MBR di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi dana APBN ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan.