Prabowo Usul Rusia dan Ukraina Lakukan Gencatan Senjata

Berita Baru, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengusulkan agar Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata atau penghentian perang bersenjata. 

Hal itu ditegaskan saat menjadi panelis dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6).

“Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta.

Prabowo juga mengusulkan agar pasukan dari kedua negara itu untuk mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata sehingga dapat menghadirkan wilayah demiliterisasi.

Terhadap wilayah demiliterisasi itu, Prabowo lantas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk dan menempatkan pasukan penjaga di sana.

“PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ucap dia.

Ia lantas menyampaikan Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian itu.

“Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” terang Prabowo.

Menurut Prabowo, perang antara Rusia dan Ukraina itu perlu segera dihentikan karena berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia.

Guna mencegah keadaan makin memburuk, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan pula adanya deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue.

Usulan-usulan Prabowo tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dari sebagian peserta pertemuan. Mereka mengkhawatirkan usulan itu menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.

“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang saya sampaikan adalah jalan keluar,” katanya.

“PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia,” jelas Prabowo.

Menurut dia, cara penyelesaian perang dengan membuat demiliterisasi bukan merupakan hal yang pertama dilakukan PBB.

“PBB pernah melakukan hal tersebut dalam perang di Korea, Vietnam, dan Afrika,” pungkas Menhan Prabowo.