1 Tahun Kudeta Militer, Sekjen PBB Desak Junta Myanmar untuk Izinkan Akses Bantuan Kemanusiaan

Berita Baru, New York – Sekjen PBB desak Junta Myanmar untuk izinkan akses bantuan kemanusiaan dalam mengatasi kebutuhan hidup warga Myanmar yang terancam kelaparan pasca 1 tahun kudeta militer junta Myanmar.

“Sekretaris Jenderal berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka untuk masyarakat yang inklusif dan perlindungan semua komunitas, termasuk Rohingya,” kata Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal, Farhan Haq dalam pernyataan, Minggu (30/1).

Selasa, 1 Februari 2022 menandai setahun penggulingan pemerintah yang terpilih secara demokratis hingga memicu protes nasional selama berbulan-bulan.

Protes tersebut memaksa tindakan keras militer dengan menggunakan senjata berat dan serangan udara terhadap perlawanan bersenjata di pedesaan hingga membuat puluhan ribu warga Myanmar mengungsi.

“Kerentanan ganda dari semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regionalnya memerlukan tanggapan segera. Akses ke orang yang membutuhkan sangat penting bagi PBB dan mitra untuk terus memberikan di lapangan,” imbuh pernyataan tersebut.

“Angkatan bersenjata dan semua pemangku kepentingan harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Rakyat Myanmar perlu melihat hasil nyata,” tegasnya.

Pemimpin militer Junta Myanmar mengatakan tindakan keras dan serangan militernya adalah untuk melindungi negara dari “teroris”.

Junta telah bersumpah untuk tidak tunduk pada tekanan internasional dan telah sangat kritis terhadap PBB, menuduh utusannya bias dan campur tangan dan pejabat tinggi mengandalkan “berita yang menyimpang”.

Haq mengatakan utusan khusus Myanmar Noeleen Heyzer telah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam krisis Myanmar dan akan bekerja dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang memimpin upaya diplomatik di negara itu.

“Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk dialog inklusif,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal dalam pernyataan.

“Solusi apa pun perlu berasal dari terlibat langsung dengan dan mendengarkan dengan cermat semua orang yang terkena dampak krisis yang sedang berlangsung. Suara mereka harus didengar dan diperkuat,” imbuhnya.

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Noeleen Heyzer telah secara aktif melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mendukung proses yang dipimpin Myanmar.

“Dia akan terus memobilisasi tindakan segera, termasuk melalui penguatan kerja sama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi kebutuhan mendesak rakyat Myanmar,” kata Farhan Haq.