Zig-zag wakil rakyat menyoal Tambang Ilegal Tobayagan

Berita Baru, Bolsel — Percakapan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di hulu Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) seolah tak pernah hilang sejak diawali 2021 lalu. Di penghujung tahun itu bahkan puluhan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi di kantor DPRD Bolsel untuk menyuarakan dampak buruk akibat tambang ilegal tersebut.

Waktu itu pihak DPRD Bolsel menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengusir PETI di hulu Tobayagan. Akan tetapi, secara pribadi mereka menolak dengan tegas. Sebab akan berbahaya untuk lingkungan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di area lingkar tambang.

Cerita terus berlanjut, aktivitas PETI di hulu Tobayagan nyatanya terus beroperasi hingga kini. Sementara di sisi yang lain masyarakat Tobayagan seakan tak kehabisan semangat untuk terus menyuarakan penolakan. Kali ini mereka mendatangi gedung wakil rakyat dengan metode hearing.

Melalui hearing tersebut paling tidak, DPRD Bolsel bisa mendudukkan letak persoalan tambang ilegal. Namun sayangnya telah dua kali hearing dilaksanakan, pihak terkait dalam hal ini yang menancapkan PETI di hulu Tobayagan selalu mangkir dari panggilan lembaga wakil rakyat itu.

“Sudah kami undang dalam bentuk hearing, tetapi tidak ada niat baik untuk memenuhi panggilan DPRD Bolsel. Seperti memandang enteng lembaga kami,” ujar Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, saat meninjau langsung lokasi PETI di hulu Tobayagan, Senin (12/6).

Ketika turun ke lokasi PETI, Arifin Olii tak sendiri, ia ditemani koleganya di DPRD Bolsel; Salman Mokoagow, Sarjan Podomi dan Petrus Keni. Selain itu ada juga pemerintah Kecamatan Pinolosian Tengah, pemerintah Desa Tobayagan, TNI-Polri, Satpol-PP, hingga dinas lingkungan hidup.

Sesampainya di lokasi; alih-alih untuk melihat langsung aktivitas PETI tersebut justru para rombongan ini tak menjumpai para pekerja tambang maupun alat berat. Sepi. Meraka hanya dipertontonkan oleh puluhan hektar hutan gundul yang dihiasi dengan sejumlah proses produksi tambang ilegal.

“Kunjungan kami ke lokasi tak disambut oleh pihak PETI,” kata Wakil Ketua DPRD Bolsel, Salman Mokoagow, Kamis (15/6).

Salman menyebut, meskipun tak memiliki wewenang untuk menindak para pelaku PETI di hulu Tobayagan, akan tetapi pihaknya senantiasa mencari solusi terkait dengan aktivitas yang sangat berbahaya bagi lingkungan tersebut.

“Ini merupakan bagian tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat, khususnya masyarakat Tobayagan,” ujarnya.

Salman pun tak tanggung-tanggung menyebut siapa para aktor di balik PETI di hulu Tobayagan, di antaranya Hani Budiman, Rukli Makalalag dan Kunu Makalalag. Saat hearing di DPRD Bolsel beberapa waktu lalu, mereka inilah yang terundang, namun selalu mangkir.

Politisi PAN ini menyayangkan sikap pemilik PETI yang tidak kooperatif selama ini. Sebab menurutnya, bukan hanya perkara tambang yang tak berizin, akan tetapi juga telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan reaksi penolakan dari masyarakat Tobayagan.

“Secara lembaga kami juga sudah melaporkan aktivitas PETI di hulu Tobayagan ini ke Polres Bolsel. Tinggal menunggu proses selanjutnya dari aparat penegak hukum,” tandas Salman.***