Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat 4,1% di Juli 2024, Total Rp6.324,29 Triliun

Berita Baru, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$414,3 miliar atau sekitar Rp6.324,29 triliun pada Juli 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,1 persen. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh sektor publik, termasuk pemerintah dan bank sentral.

“Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ujar Erwin dalam keterangan resminya, Kamis (19/9).

Erwin merinci bahwa ULN pemerintah tercatat sebesar US$194,3 miliar, mengalami kenaikan 0,6 persen dibandingkan tahun lalu, setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada Juni 2024. “Perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Erwin menambahkan bahwa ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan belanja prioritas guna melanjutkan pertumbuhan ekonomi. “Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN akan terus fokus pada sektor-sektor produktif dan belanja prioritas,” imbuhnya.

Sementara itu, BI mencatat adanya penurunan pada ULN swasta yang tercatat sebesar US$195,2 miliar pada Juli 2024, turun 0,1 persen dibandingkan tahun lalu. “Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada ULN perusahaan bukan lembaga keuangan,” ungkap Erwin.

ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. Meskipun demikian, struktur ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen.

Bank Indonesia memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,2 persen. “Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN dan meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi,” pungkas Erwin.