Tingkatkan Kesejahteraan di Berau, DNKI Luncurkan Desa Nontunai

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) kembali membuat ekosistem pembayaran nontunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut dilakukan melalui sebuah Proyek Percepatan Keuangan Inklusif dengan dukungan Bank Dunia dan Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Selain Desa Pegagan Kidul di Kabupaten Cirebon, Desa Tanjung Batu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur telah memiliki 37 toko, termasuk di antaranya penginapan dan rumah makan, yang melayani pembayaran dengan aplikasi uang elektronik pada ponsel. 

“Masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih aman dan lebih murah,” ujar Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya dalam acara Peluncuran Proyek Percepatan Keuangan Inklusif, Jumat (29/11) di Berau.

Berdasarkan hasil survei nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018 yang diinisiasi Satgas Survei DNKI, Indonesia dipadati pengguna baru layanan seluler setiap tahunnya, terlebih dari kelompok umur 15-34 tahun.

Hampir separuh dari populasi penduduk dewasa (45,7%) pada tahun 2018 mempunyai setidaknya satu ponsel cerdas. 

“Pemahaman masyarakat terhadap uang elektronik berbasis layanan seluler meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2016 seiring peningkatan penetrasi ponsel pintar,” kutip Gede dari hasil survei tersebut.

Gede juga menuturkan bahwa jumlah pengguna uang elektronik berbasis seluler meningkat lebih dari empat kali lipat dari tahun 2016. Lebih jauh, data Bank Indonesia menunjukan bahwa transaksi uang elektronik tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir.

“Nilai transaksi sudah meningkat lebih dari 5 kali lipat dengan volume meningkat lebih dari 17 kali lipat dibanding tahun 2015. Nilai transaksi dari uang elektronik telah mencapai Rp3,71 triliun dengan volume transaksi lebih dari 95 juta transaksi dari Januari hingga September 2019,” terangnya.[dnki/idc]