Tangkal Kampanye Hitam Sawit, LHK Tegaskan Aksi Korektif Pemerintah

Berita Baru, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong memastikan, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah korektif untuk menahan laju deforestasi, termasuk dari ekspansi kelapa sawit.

Hal ini dipstikan Wamen Alue Dohong, saat menjadi panelis pada diskusi ‘Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet’ yang digelar di Paviliun GCF-GEF disela-sela COP 25 UNFCC atau Konferensi Perubahan Iklim di Kota Madrid, Spanyol Senin (9/12/2019) waktu setempat.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah korektif untuk menahan laju deforestasi, termasuk dari ekspansi kelapa sawit,” ungkap Alue Dohong.

Wamen mengklarifikasi pernyataan pihak tertentu dibeberapa negara maju, yang menuding Indonesia melakukan pengembangan kelapa sawit. Sehingga menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan meningkatnya emisi karbon. 

Selanjutnya, Wamen menegaskan bahwa beberapa tahun belakangan ini Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut. Penghentian ijin sementara tersebut telah ditetapkan menjadi permanen.

“Indonesia juga melakukan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit, serta mendorong diberlakukannya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat (small holder) dan upaya peningkatan produktivitas dengan pemilihan bibit kelapa sawit unggul, sebagai upaya mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” terang wamen.

Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia telah mengubah pendekatan pengelolaan hutannya dari yang berbasis kayu ke pendekatan lanskap, sehingga lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan penyebab deforestasi di luar hutan.

“Perubahan paradigma ini, telah mampu meningkatkan manfaat keberadaan hutan yang tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu dan non kayu saja, tetapi juga jasa lingkungan serta dukungan pada kelestarian rantai pasokan (sustainable supply chains),” lanjut Wamen.

Mengakhiri pernyataannya, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan para pemangku, termasuk GEF, untuk menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius yang berbasis pada hutan dan lahan dapat diandalkan dan sangat mungkin untuk dilaksanakan di berbagai tempat. [*]