
Kaisar Abu Hanifah Dukung RUU Kepariwisataan, Namun Beri Catatan Soal Lembaga Pariwisata
Berita Baru, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam menyusun RUU Kepariwisataan. Dalam rapat bersama antara Komisi VII dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kaisar menyampaikan dukungan atas pandangan pemerintah, terutama terkait pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk memperkuat sektor pariwisata di Indonesia.
“Kami dari PKB setuju dengan pandangan pemerintah tentang perlunya koordinasi lintas sektoral sebagai upaya menciptakan payung hukum bagi Kementerian Pariwisata. Ini penting untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih baik,” ujar Kaisar pada Senin (3/2/2025).
Selain itu, Kaisar juga menanggapi rencana pemerintah membentuk lembaga kepariwisataan yang profesional dan mandiri. Meskipun menyetujui konsep tersebut, Kaisar menilai pembentukan lembaga tersebut perlu dikaji ulang agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas Kementerian Pariwisata.
“Kami khawatir nanti akan terjadi tumpang tindih fungsi dengan Kementerian Pariwisata. Terlebih lagi, dari sisi anggaran, hal ini cukup memberatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kaisar menyoroti 12 aspek ekosistem pariwisata yang dipaparkan oleh Menteri Pariwisata. Menurutnya, jika semua aspek tersebut dapat dijalankan dengan baik, ekosistem pariwisata akan berjalan dengan komprehensif dan efektif. Namun, ia mengusulkan agar poin terkait pendidikan kepariwisataan dapat dihapus atau diintegrasikan dengan poin lainnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya pariwisata.
“Kami bisa menerima jika poin pendidikan kepariwisataan dihapus, selama ada penjelasan yang memadai. Pendidikan kepariwisataan memang dianggap penting untuk meningkatkan sumber daya kita,” ungkap Kaisar. Namun, ia mengusulkan agar hal ini dapat dimasukkan dalam poin peningkatan kualitas sumber daya pariwisata.
Kaisar juga menekankan pentingnya memperdalam poin terkait diplomasi budaya, yang menurutnya menjadi sektor strategis dalam industri pariwisata. “Diplomasi budaya harus mendapatkan perhatian lebih karena budaya adalah substansi penting yang harus kita kedepankan dalam pengembangan pariwisata,” tandasnya.
Dengan penekanan pada koordinasi yang lebih baik dan peningkatan kualitas sumber daya, Kaisar optimis bahwa industri pariwisata Indonesia akan berkembang dengan baik jika kebijakan ini dijalankan secara efektif.