Berita

 Network

 Partner

Skema EFT Dinilai Efektif Mendorong Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia
Luluk Nur Hamidah DPR RI, Valerina Daniel moderator, dan segenap peserta Green Leadership Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan didukung oleh The Asia Foundation, Rabu (27/10).

Skema EFT Dinilai Efektif Mendorong Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) dinilai cukup berhasil dalam mendorong konservasi lingkungan hidup di banyak daerah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh beberapa kepala daerah baik yang sudah menerapkan EFT atau pun yang sedang mempertimbangkan dalam Green Leadership Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan didukung oleh The Asia Foundation, Rabu (27/10).

Berdasarkan pemaparan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh A Hanan mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah, melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berhasil meningkatkan beberapa hal terkait lingkungan hidup.

Antara lain, peningkatan tutupan lahan, pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura), pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

Untuk pengelolaan sampah, Hanan menyampaikan bahwa pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta dan ditangani langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, sehingga bisa lebih optimal.

“Di atas itu semua, kami juga memiliki program Aceh Green, yakni bagaimana mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Dan ini sudah terakomodir dalam RPJM Aceh,” ungkapnya.

Berita Terkait :  Menko Polhukam Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca Pandemi

Paparan Hanan ini seolah menjawab harapan dari Direktur Eksekutif PATTIRO Bejo Untung.

Dalam sambutannya, Bejo menyampaikan bahwa pihaknya memiliki harapan besar skema EFT bisa diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik.

“Harapannya, kita bisa mendiskusikan dan berbagi banyak hal di sini, termasuk membangun komunikasi satu sama lain guna mendorong dan memasifkan implementasi EFT,” kata bejo dalam forum yang dipandu oleh Valerina Daniel ini.

Dalam forum yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani, Bejo Untung, dan Deputy Country Representative TAF Hana A Satriyo ini, Nur Arifin membagikan kisah baik dari Trenggalek terkait Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Senada dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga memanfaatkan TAKE sebagai insentif untuk desa yang memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup di wilayahnya.

Di aras lebih umum, Pemkab Trenggalek memiliki apa itu yang disebut Nur Arifin sebagai Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

BKK tersebut, tegas Nur Arifin, terdiri dari tiga model, yakni afirmatif, delegatif, dan insentif.

Berita Terkait :  Ledakan di Kompleks Pabrik Drone Iran, 9 Orang Terluka

Model insentif tidak lain merujuk pada dana yang bisa diperebutkan oleh desa-desa di Trenggalek. Desa yang memenuhi 8 (delapan) indikator yang sudah ditetapkan, maka dialah yang berhak mendapatkan insentif tersebut.

“Karena adanya model seperti ini, di desa-desa itu sudah ada Perdes konservasi, ada program zona ekologi esensial, dan sebagainya yang luar biasa dan mendukung terjaganya lingkungan hidup,” jelasnya.

Meski demikian, ia berharap, ke depan Pemprov dan Pemerintah Pusat bisa lebih menjadikan komponen penilaian untuk dana insentif daerah lebih variatif dan bobotnya untuk lingkungan hidup lebih besar.

Anggaran untuk lingkungan hidup masih sangat kecil

Sementara itu, dalam forum yang didukung juga oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Indonesia Budget Center (IBC), The Reform Initiatives (TRI), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan Beritabaru.co ini, Luluk Nur Hamidah dari DPR RI sebagai penanggap menyayangkan bahwa di balik semangat para kepala daerah terkait konservasi lingkungan hidup terdapat anggaran yang sangat sedikit.

Menurut Luluk, hingga hari ini anggaran yang dialokasikan untuk konservasi lingkungan hidup masih sangat rendah.

“Hanya 0,9%. Ini berbeda jauh dari Brazil yang sudah berani menganggarkan 10% untuk penjagaan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Berita Terkait :  27 Warga Binaan Kasus Narkoba Rutan Sumenep Diusulkan Remisi Idulfitri

Kerja memperbaiki kualitas lingkungan hidup, lanjut Luluk, sebetulnya adalah kerja untuk menyelamatkan kehidupan itu sendiri dan memastikan generasi yang akan datang bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Dari situ, Luluk beranggapan anggaran untuk lingkungan hidup penting untuk mendapatkan perhatian lebih.

Karena itu pula, soal lingkungan hidup siapa pun sudah tidak bisa menawarnya lagi. Tidak juga mengganti, apalagi mempertentangkannya.

“Tidak bisa ya kita mempertentangkan antara lingkungan hidup dan investasi, lingkungan hidup dan pertanian, dan semacamnya. Ini soal masa depan kehidupan kita sendiri,” tegas Luluk.

Forum yang ditayangkan langsung via Kanal Youtube Infopattiro ini, dihadiri oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Bupati Maros Andi Syafril, Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, dan banyak kepala daerah lainnya baik yang sudah menerapkan EFT atau pun yang sedang berencana memakainya.

Perlu diketahui pula, GLF ke-2 ini mengusung tema “Kebangkitan Nasional dalam Mendorong Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia”.