Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Sebelas Tuntutan Utama Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi Ma’ruf
sumber: kiriman dari Sareadi

Sebelas Tuntutan Utama Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi Ma’ruf

Berita Baru – Semarang, Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah melayangkan kritik atas Kabinet Indonesia Maju, dengan narasi Evaluasi dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang di dalamnya terdapat Mahasiswa, Buruh, dan LSM menilai masih banyak problem maupun persolan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Banyak persoalan yang diabaikan oleh Kepemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Dengan adagium bersama yaitu Ubi  jus ibi remedium (di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut untuk memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar), maka Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Aksi dipimpin langsung oleh Arif sebagai Korlap dan Fajar sebagai Koordinator Aksi yang titik kumpulnya dari kota lama menuju halaman Gubernur Jawa Tengah. Aksi berjalan dengan damai, yang digelar dengan berbagi orasi oleh semua beberapa aliansi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah.

Di tengah-tengah aksi, Arif sebagai Korlap Aksi menyampaikan kritik melalui orasinya di hadapan para peserta aksi.

“Hari ini kita benar-benar kecewa dan mengkritik kepemimpinan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin yang masih abai terhadap persoalan-persoalan masyarakat di akar rumput, seperti Pemenuhan Hak asai yang tak kunjung selesai, ekspansi industri besar-besaran di Jawa Tengah, dan UMP yang sangat rendah, dan lainnya”, ungkapnya di mimbar Aksi.

Selain itu, Ignatius Radit dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang juga mengutarakan kritik, “Dari Evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi ini, kita sama-sama memperhatikan betul dan peduli terhadap jalannya roda kekuasaan pemerintah, yang implementasi masih jauh dari harapan masyarakat. Karena beriringan banyaknya kasus yang tidak segera dengan cepat diselesaikan dan diatasi oleh pemerintah, penggusuran yang semena-mena dilakukan oleh perusahan dan itu masih dibiarkan oleh pemerintah, penangkapan secara paksa, kriminalisasi terhadap mahasiswa dan beberapa kasus lainnya,” ujarnya. 

Selain itu, Gerakan Rakyat Menggugat  (GERAM) Jawa Tengah juga menuntut agar Jokow Ma’ruf segera menyelesaikan sengketa perebutan lahan seperti di Wadas, perampasan ruang hidup rakyat di Tol Tanggul Laut Semarang Demak, PT RUM, dan tindakan-tindakan represif dari aparat negara. Belum lagi, isu Pendidikan yang belum merata serta berbagai permasalah kesehatan karena pandemi Covid-19.

Adapun sebelas tuntutan dalam evaluasi dua tahun kinerja Jokowi – Ma’ruf di antaranya ialah; Satu, terbitkan Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba dan Revisi UU KPK, serta Sahkan RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, RUU PKS versi masyarakat sipil. Dua, pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, wujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, serta pulihkan ekonomi nasional terkhusus untuk rakyat menengah ke bawah di daerah-daerah secara merata.

Tiga, tuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM dengan menghormati, memenuhi dan melindungi HAM. Empat, wujudkan jaminan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh warga negara Indonesia dan mencegah serta menindak tegas segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap kebebasan sipil.

Lima, revisi secara menyeluruh Undang-Undang ITE dan kembalikan tujuan awal penyusunan UU ITE. Enam, rombak Naskah Akademik maupun Draft RUU EBT dengan mempertimbangkan faktor lingkungan.

Tujuh, hentikan segala bentuk pembangunan yang merusak kelestarian alam, melanggar hukum dan mengancam ruang hidup masyarakat. Delapan, ciptakan ruang demokrasi selebar-lebarnya di Tanah Papua dan tarik militer organik maupun non-organik yang ada di Tanah Papua.

Sembilan, perbaiki penyelenggaraan pendidikan untuk diselenggarakan secara lebih demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengesahkan peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, serta menciptakan pemerataan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Sepuluh, tuntaskan permasalahan demokrasi, lingkungan, perampasan ruang hidup, kesehatan, ekonomi, pendidikan dasar dan menengah, serta menjamin kesejahteraan rakyat Jawa Tengah. Sebelas, evaluasi Kabinet Indonesia Maju.

“Dari tuntutan di atas harapannya tidak hanya menjadi bahan literasi oleh kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf, namun betul-betul dipenuhi dan diperbaiki,” pungkasnya. (Mz/Ah)