PT SI Cemari Lingkungan, LSM GROUP Gruduk Pemkab Tuban

Berita Baru, Tuban – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Oposisi Utara Perjuangan (GROUP), menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis (5/11).

LSM GROUP menilai PT Semen Indonesia melakukan tindakan tidak manusiawi. Karena telah mencemari lingkungan yang berada di area perusahaan.

Selain itu, mereka juga menuntut segera menghentikan perusakan alam yang semena-mena dari perusahaan dan menuntut perusahaan segera melaksankan reklamasi secara maksimal.

“Reklamasi bisa maksimal karena belum ada penghijauan agar bisa di kelola oleh masyarakat sekitar, terkait lowongan pekerjaan juga masih banyak yang menganggur, dan untuk kompensasi selama ini tidak merata,” kata Budi, Koordinator Lapangan.

Lebih lanjut Budi menambahkan, dampak polusi dari kegiatan pabrik ini bukan hanya warga miskin tapi semua merasakan.

“Dampak dari pencemaran lingkungan ini selain tanaman juga mempengaruhi kesahatan warga. debu dari pabrik lumayan tebal,” tambahnya.

Menanggapi aksi tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bambang Irawan menyampaikan, dampak lingkungan atau kompensasi harus punya data. Ketika tuntutannya penecemaran udara debunya harus melampaui ambang dulu.

“Kalau hasil labolatorium, baik yang digunakan mandiri dari semen atau yang dilakukan oleh DLH. Masih di bawah ambang, jadi susah untuk dapat kompensasi karena akan diperiksa langsung oleh pengawas,” kata Bambang.

Lebih lanjur, LSM GROUP menuntut diberikannya kompensasi bagi warga yang terdampak dari aktivitas pabrik dan sejahterakan masyarakat sesuai amanah.

“Selanjutnya, berikan pekerjaan untuk pihaknya sebagai kontribusi industri yang berada di wilayah sekitar, hentikan dugaan penyelewengan penggunaan dana CSR,” pungkas Budi.

Bambang, anggota aksi menambahkan, DLH saban tahun terus melakukan pemantauan. Terhitung sampai saat ini ada sekitar empat sampai lima titik Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang ada di Semen.

“Terkait ledakan itu yang kita lihat tentang bising dan getaran, DLH belum memantau karena masih di percayakan ke perusahaan. Dan hasilnya, masih di bawah ambang sehingga tidak bisa menindak,” pungkasnya. (Suw/Dur)