Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

FITRA Dorong KPK Telusuri Semua Pihak yang Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim
Pembicara Bercerita, Koordinator FITRA Jatim, Dakelan (kanan) dan Host Bercerita, Erisha Najwa Himaya (kiri). (Foto: Beritabaru.co)

FITRA Dorong KPK Telusuri Semua Pihak yang Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim



Berita Baru, Jawa Timur – Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Jawa Timur (Jatim), mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri lebih jauh semua pihak yang terlibat kasus korupsi dana hibah APBD Jatim.

Koordinator FITRA Jatim, Dakelan menyebut kasus korupsi yang melibatkan Wakil DPRD Jatim ini sangat memprihatinkan dan telah menghianati masyarakat Jawa Timur. 

Lebih-lebih kasus penyalahgunaan APBD bukan kali pertama terjadi di Jatim. “Pada dasarnya anggaran ini untuk masyarakat, untuk rakyat,” kata Dakelan, Senin (6/12).

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara program BERCERITA (Berbagi Cerita Dibalik Berita) edisi 107, dengan bertajuk ‘Korupsi Dana Hibah: Rakyat Jatim Dikhianati’, secara daring melalui live Instagram @beritabaruco dan @fitrajatim.

“Sehingga seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi pada kenyataannya banyak terjadi penyalahgunaan, termasuk dana hibah ini,” sambung Dakelan.

Bagi Dakelan kasus ini sudah sepatutnya menjadi refleksi dan pelajaran Pemprov Jatim untuk melakukan pembenahan tata kelola APBD secara keseluruhan. Supaya tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian.

“Kita berharap KPK bisa mendalami lebih jauh pihak-pihak mana yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kasus ini menjadi terang benderang,” tegas Dakelan.

Lebih jauh, Dakelan menyarankan agar Pemprov Jatim lebih transparan dalam memberikan informasi pengelolaan APBD. Karena selama ini ia melihat informasi pengelolaan APBD di Jatim sangat terbatas untuk diakses.

Dalam program diskusi yang dipandu Erisha Najwa Himaya itu, Dakelan menyebut, transparansi pengelolaan APBD sangat penting dan manfaatnya cukup besar. Salah satunya untuk menarik partisipasi masyarakat sipil memberikan masukan serta melakukan pengawasan.

“Kalau partisipasi masyarakatnya tinggi, tentu ruang-ruang korupsi, ruang-ruang penyalahgunaan sumber daya anggaran itu bisa diminimalisir,” pungkasnya.