Projo Dorong Presiden Jokowi Bersihkan Mafia PCR

Berita Baru, Jakarta – Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo meminta Presiden Joko Widodo menghilangkan pengaruh mafia PCR di pemerintahan.

Projo melihat aturan wajib uji PCR bagi penumpang moda transportasi massal yang berubah-ubah semakin mengindikasikan mafia PCR masih bercokol.

“Presiden Jokowi dapat segera bertindak. Beliau tahu mana kardus, mana kayu jati,” kata Panel Barus dalam pers rilisnya, Senin (1/11).

Projo mempersoalkan syarat wajib PCR bagi penumpang moda transporasi baik darat, laut, maupun udara karena dianggap tidak jelas urgensinya.

Projo menilai, beban biaya tes PCR mencekik rakyat yang sedang susah dilanda pandemi Covid-19.

Di sisi lain, lanjutnya, Kemenhub per 27 Oktober 2021 justru mewajibkan pengguna transportasi darat maksimal 250 km dan penyeberangan antarpulau wajib tes PCR melalui SE Nomor 90.

“Tumpang tindih dan gonta-ganti aturan tes PCR membingungkan rakyat. Ini menunjukkan ada upaya mempertahankan tes PCR yang tidak ada urgensinya,” jelasnya.

Menurut Projo, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan gerakan vaksinasi yang sudah massif menjangkau lapisan masyarakat.

“Padahal gerakan vaksinasi sudah massif, serta ada alat tes jenis lain yang jauh lebih murah. Ini kayak dagelan, dihapus untuk pesawat udara tapi diberlakukan di transportasi darat,” tegas Projo.