Program Desa Sehat Beri Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Stunting ke Sekretariat Wapres RI

Beritabaru.co – Program Desa Sehat (PDS) kembali menunjukkan peran pentingnya dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Dalam kunjungan Sekretariat Wakil Presiden ke Desa Sikunang, Wonosobo, pada 14 Februari 2025, tim PDS memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari percepatan penurunan angka stunting.

Desa Sikunang dipilih sebagai lokasi kunjungan karena telah menjadi percontohan yang sukses dalam pencegahan stunting. Direktur Eksekutif KITA Institute, Eka Munfarida Irfiani, berharap program ini bisa diterapkan di lebih banyak daerah. Salah satu inovasi unggulan dari PDS adalah kelas ibu hamil yang melibatkan suami, yang kini sudah direplikasi oleh Dinas Kesehatan di lima Puskesmas di Wonosobo.

“Kelas ibu hamil yang melibatkan suami ini adalah terobosan baru. Support system dari keluarga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil, melahirkan, hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak,” ujar Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Prof. Dr. Dadan Wildan, M. Hum.

Sekretariat Wapres Dukung Program Desa Sehat untuk Pencegahan Stunting

Kunjungan Sekretariat Wakil Presiden ke Wonosobo adalah bagian dari upaya memahami kondisi lapangan dalam implementasi Program Desa Sehat. Dadan Wildan menegaskan pentingnya kebijakan berbasis realitas dalam pencegahan stunting.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana program ini dijalankan dan merumuskan kebijakan yang lebih baik, dengan target pada 2045 stunting bisa ditekan hingga di bawah 10%,” jelasnya.

Selain kelas ibu hamil, kebun gizi yang dijalankan oleh Program Desa Sehat juga mendapat apresiasi. Menurut Dadan, inovasi seperti ini perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas.

Program Desa Sehat Hadapi Tantangan Anggaran

Meski Program Desa Sehat telah mencatat berbagai pencapaian, tantangan dalam pencegahan stunting masih ada. Hardiyanto, koordinator dari YAPPIKA-ActionAid, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan dana di sektor kesehatan.

“Meskipun ada efisiensi anggaran, layanan esensial seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan posyandu harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” tegasnya.

Dadan Wildan pun mengapresiasi peran masyarakat dalam Program Desa Sehat dan menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan KITA Institute serta YAPPIKA-ActionAid guna memperkuat kebijakan kesehatan ibu dan anak.