Presiden Minta TNI-Polri Kawal Pembangunan di Wilayah Papua

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri turut mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

Hal itu disampaikan Presiden saat menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua, Senin (20/03/2023) malam, di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura.

“Beliau mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya usai pertemuan.

Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua.

“Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.

“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” tutur Panglima TNI.

Menurut Panglima, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut.

“TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” tandasnya.

Selain itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.

“Selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum,” jelasnya.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.