Presiden Minta BPDLH Membiayai Pengelolaan Sampah dan Mangrove

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah mendorong Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memprioritas dua masalah lingkungan hidup, yaitu penanganan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.

“Saya dorong untuk memprioritaskan anggarannya pada kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya, kegiatan pengelolaan sampah, karena hingga saat ini belum ada daerah di Tanah Air yang berhasil dalam hal itu,” kata Presiden Jokowi.

Hal itu ia sampaikan saat Presiden membuka Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Rabu (21/12) sore.

Selain untuk pengelolaan sampah, Presiden Jokowi juga berharap anggara BPDLH dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan mangrove. Sebab masih banyak lahan mangrove di Tanah Air yang harus diperbaiki.

Menurutnya ada banyak aktivitas lingkungan hidup yang harus dikerjakan, selain pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove. Diantaranya konservasi fauna-flora, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut.

“Sekali lagi, saya minta anggaran BPDLH difokuskan ke kegiatan yang nyata terkait lingkungan hidup. Jangan sampai anggaran ini diecer ke mana-mana dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia,” tegas Presiden.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan terkait pengelolaan sampah terdapat beberapa program yang sudah dianggarkan dan dilakukan, seperti tipping fee dan offtaker energi.

Menkeu menyebut, di dalam penyusunan APBN, anggaran terkait perubahan iklim sudah diberi tagging yang aktivitasnya beragam dan tersebar di beberapa K/L dengan kontribusi Rp97 Triliun.

“Saya harapkan kerja sama yang apik terjalin antara seluruh pihak baik publik maupun privat, pusat maupun daerah dalam pengelolaan isu perubahan iklim ini,” jelas Menkeu, dikutip dari unggahan akun Instagram pribadinya.

Sebagai negara yang terletak di ring of fire, lanjut Menkeu, Indonesia harus mengantisipasi berbagai kerawanan bencana alam yang sewaktu-waktu bisa datang. Peran asuransi bersama dalam bentuk pooling fund pun menjadi sangat penting.

Sementara ini, total sudah terkumpul Rp7,3 Triliun yang akan dialokasikan untuk rehab dan rekonstruksi apabila terjadi bencana alam. 

“Pengelolaan dana ini dilakukan oleh BPDLH di bawah Kemenkeu RI agar menjadi wadah untuk menyederhanakan tata kelola blended financing pendanaan global yang rumit,” pungkasnya.