Presiden Jokowi Minta Tindak Tegas Oknum Aparat yang Terlibat Narkoba

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa upaya pemberantasan narkoba seringkali terhambat oleh keterlibatan oknum penegak hukum dalam peredaran narkoba.

Dalam rapat terkait pemberantasan narkoba bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jokowi menyampaikan pentingnya memberikan tindakan tegas kepada mereka yang terlibat.

“Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka [oknum aparat penegak hukum yang terlibat peredaran narkoba],” ujarnya, Senin (11/9/2023).

Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya di kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi pengguna narkoba di Indonesia meningkat menjadi 1,95 persen atau sekitar 3,66 juta jiwa pada tahun 2021.

Jokowi menekankan perlunya mencari terobosan agar masalah penyalahgunaan narkoba ini dapat dikurangi dan diselesaikan dengan baik. Selain itu, ia juga mendorong agar setiap pelaku penyalahgunaan narkoba mendapatkan penegakan hukum yang tegas sebagai efek jera.

Presiden Jokowi juga berbicara tentang pentingnya rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Salah satu usul yang diajukan adalah melibatkan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) sebagai lokasi pelaksanaan program rehabilitasi, mengingat kapasitasnya yang cukup besar.

Terakhir, Jokowi menegaskan pentingnya upaya pencegahan penyelundupan narkoba secara taktis dan sistematis. Ia mengusulkan untuk fokus pada provinsi-provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi.